Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Nurdin Halid mengancam akan memecat unsur Partai Golkar bila ada yang mengusulkan pembekuan DPP.
Menurut dia, tidak ada dalam peraturan partai DPP bisa dibekukan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) jika usulan DPD tidak dilaksanakan DPP walaupun disetujui 2/3 jumlah DPD seluruh Indonesia.
Baca: Airlangga Yakin Rapat Pleno Malam Ini Tetapkan Lokasi dan Waktu Munaslub
“Tidak ada kewenangan DPD membekukan DPP, ngawur itu, kalau mereka mau bekukan akan dipecat lebih dahulu,” ujar Nurdin Halid saat ditemui sebelum rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).
Baca: Setya Novanto Kepada Ganjar Pranowo: e-KTP Sudah Beres, Jangan Galak-galak Ya
Sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan 34 DPD se-Indonesia sudah menyetujui pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) paling lambat 20 Desember 2017 ini.
Menurutnya Munaslub harus segera dilakukan agar Partai Golkar bisa secepat mungkin menentukan Ketua Umum setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi KTP elektronik.
Baca: Idrus Marham Pimpin Rapat Pleno Golkar Usai Jaksa Bacakan Dakwaan Setya Novanto
Nurdin Halid mengatakan DPD tidak bisa memaksa DPP untuk segera melaksanakan Munaslub walaupun disetujui 2/3 DPD seluruh Indonesia.
Baca: Tawa Canda Setiadi dan Ketut Usai Jalani Sidang Praperadilan Setya Novanto
“Aturan 2/3 itu tak bisa dilaksanakan karena DPP tidak dalam kondisi genting atau memaksa dan DPP tidak melanggar AD/ART. Kami akan tetap melaksanakan rapat pleno malam ini namun keputusan Munaslub ada di tangan para peserta,” ungkapnya.