Baca tanpa iklan
Sementara Media Survei Nasional (Median) mencatat elektabilitas Jokowi sebesar 36,2 persen melawan Prabowo Subianto dengan angka 23,2 persen.
Dan lembaga KedaiKopi bahkan menggunakan pendekatan yang lebih tegas yaitu responden yang memilih Jokowi sebesar 44,9 persen dan sebanyak 48,9 persen responden menginginkan calon lain selain Jokowi.
Angka 48,9 persen itu terbagi antara Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan nama-nama lainnya.
Bahkan lembaga Poltracking Indonesia mencatat elektabilitas Jokowi sebesar 53,2 persen berbanding 33 persen milik Prabowo Subianto yang dirilis pada 26 November 2017 lalu.
Walaupun pada survei Poltracking, Jokowi memiliki elektabilitas di atas 50 persen namun menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebut selisih 20 persen itu belum cukup aman bagi Jokowi.
Hal tersebut berdasarkan adanya fakta bahwa selisih antara kepuasan dan elektabilitas terdapat selisih 14,8 persen.
“Tantangan sekaligus modal bagi Pak Jokowi adalah bagaimana membuat masyarakat yang puas terhadap kinerjanya mau memilih lagi dirinya di Pilpres 2019. Apalagi Pemilu baru akan berlangsung tahun 2019 mendatang,” ujar Hanta Yuda tanggal 26 Desember 2017 lalu.
Sebagai rujukan, Hanta menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil meraup elektabilitas sebesar 60-70 persen jelang Pemilu 2009 untuk bisa terpilih kembali.
“Secara elektabilitas memang Pak Jokowi lebih tinggi tapi secara elektoral belum aman. Apalagi jika ada kuda hitam yang muncul jelang Pemilu 2019 yang bisa meraup elektabilitas hingga 10 persen,” tegas Hanta Yuda.
Menurut survei Poltracking tersebut ada tiga kandidat terkuat di luar keduanya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (3,6 persen), Gatot Nurmantyo (3,2 persen), dan Anies Baswedan (2,8 persen) sementara 11,6 persen tidak menjawab.
Ganjalan di Bidang Ekonomi
Investasi jor-joran yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK justru menurut hasil beberapa lembaga survei tak sejalan dengan kepuasan publik terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut hasil survei Poltracking Indonesia, hanya ada 43,1 persen masyarakat yang puas dengan kondisi perekonomian di era Jokowi-JK, 41 persen tidak puas, dan 5,5 persen mengaku sangat tidak puas.
Keluhan terhadap bidang ekonomi juga ditemukan lembaga survei KedaiKopi yang mencatat 24 persen responden mengeluhkan kondisi perekonomian yang sulit, disusul demokrasi yang sedang diuji (21 persen), lebih baik dari pemerintahan sebelumnya (20,5 persen), normal (10,6 persen), pembangunan dan pelayanan meningkat (5,8 persen), ada korupsi (5,2 persen), keamanan (4,8 persen), dan tidak tahu sebanyak 6,6 persen.