Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama Ubaidillah Amien Moch mengapresiasi pemerintah yang resmi telah mencabut larangan cantrang dan payang kapal nelayan.
Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menemui perwakilan nelayan di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
Sebelumnya, mulai 1 Januari 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melarang nelayan menggunakan alat tangkap cantrang.
Ubaidillah menjelaskan, sejak wacana pelarangan cantrang mengemuka ratusan ribu yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia menyatakan penolakannya.
Puncaknya hari ini ada ribuan perwakilan nelayan dari berbagai daerah di sepanjang jalur Pantura Jawa menuntut langsung ke Jakarta.
Baca: Tangis Haru Pecah Saat Menteri Susi Perbolehkan Nelayan Gunakan Cantrang
Atas respons pemerintah itu, dirinya mengaku mendukung penuh langkah bijaksana dari pemerintahan Jokowi yang mendengar suara nelayan.
Mengingat kebijakan pelarangan cantrang menurutnya mengakibatkan kerugian yang besar bagi para nelayan. Salah satunya terjadi, di Tegal, Jawa Tengah ada sekitar 600 kapal cantrang tdiak beroperasi, 12 ribu awak kapal kehilangan pekerjaan jika kebijakan Susi dijalankan.
"Ini merupakan keputusan yang tepat karena jika larangan Cantrang diberlakukan ada banyak orang yang merasakan dampak yang luar biasa. Ratusan ribu orang akan kehilangan akses ekonominya," kata Ubaidillah, kepada wartawan.
Ubaidillah meminta KKP untuk lebih aktif melakukan dialog dengan nelayan.
Hal itu untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan pemerintah bisa benar-benar menjawab tantangan keberlangsungan perikanan di Indonesia.
Menurutnya, dialog itu untuk mengurai berbagai tantangan dan hambtan para nelayan, seperti bantuan kapal, alata tangkap perbankan bahkan penguatan koperasi untuk para nelayan di seluruh pelosok negeri.
Baca: Aksi Menteri Susi Bikin Netizen Takjub Saat Temui Ribuan Nelayan yang Mendemonya