Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUN-VIDEO.COM - Wakapolri sekaligus Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Komjen Pol Syafruddin, berharap masjid bisa kembali pada fitrahnya sebagai tempat beribadah.
Syafruddin mengingatkan san mengimbau masyarakat agar memisahkan masjid sebagai tempat ibadah dengan masjid sebagai urusan politik.
"Masyarakat harus memisahkan masjid sebagai tempat ibadah dengan urusan politik," ujar Syafruddin di Aula A.H.Nasution di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).
Ia menyanggah bila ia meminta urusan politik harus dilakukan atau dibicarakan di luas masjid. Menurutnya, hal itu adalah hal yang tidak bisa dibatasi.
"Masjid bukan tempat kampanye meskipun kita menyadari pernah terjadi di atas mimbar masjid disadari atau tidak disadari terjadi, saking semangatnya, ada ucapan-ucapan dari mimbar masjid dijadikan arena politisasi," kata dia.
Baca: Kartu Indonesia Sehat Tidak Berguna Bagi Korban Bom Bali, Chusnul Khotimah
Baca: Kumpulan Klarifikasi Polri Terkait Video Helikopter Polisi Untuk Pernikahan
Namun demikian, ia meminta masyarakat Indonesia bersyukur, terutama umat Islam, lantaran di dunia ini Indonesia adalah satu dari dua negara dimana masjidnya tidak dikontrol oleh pemerintah.
"Hanya di Pakistan dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia patut bersyukur, khususnya umat islam, bahwa dengan tanpa dikontrol pemerintah, tanpa dikendalikan, tanpa diatur, tanpa dibiayai, masjid bisa sejahtera," kata jenderal bintang tiga itu.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Waketum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, mengatakan keberadaan masjid di Indonesia tak bisa dipisahkan dari kehidupan demokrasi.
Baca: Setnov Berusaha Nyaman, Fredrich Keluhkan Makanan dan Rita Widyasari Dangdutan
Baca: Mereka yang Lolos Jadi Anggota Polri
Masjid baginya memiliki peran penting untuk mendewasakan demokrasi di RI.
"Apa yang jadi fokus dialog kita, peran masjid, mubalig, dan politikus muslim, ketiganya bukan untuk dibenturkan. Masjid punya peran penting dalam kehidupan demokrasi," pungkasnya.(*)