Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IX DPR RI dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tampaknya membuat anggota komisi tersebut dari Fraksi Demokrat Anita Jacoba buka suara.
RDP tersebut memang digelar untuk mendengar penjelasan IDI terkait polemik rencana sanksi pemecatan terhadap Kepala RSPAD Mayjen Dr Terawan Agus Putranto.
Ia pun menyampaikan bahwa kasus itu telah menjadi perbincangan dan menimbulkan pertanyaan pada masyarakat luas.
Sehingga Komisi IX yang membidangi tenanga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan itu harus menjawab semua pertanyaan tersebut.
"Ini menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat, kami yang duduk di Komisi IX pun mendapatkan banyak pertanyaan yang perlu kami jawab," ujar Anita, dalam RDP di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).
Oleh karena itu, Anita menambahkan, Komisi tersebut mengundang PB IDI demi mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini tentang polemik sanksi Dokter Terawan.
Ia meminta PB IDI yang juga hadir bersama Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk membeberkan alasan dibalik rekomendasi sanksi tersebut.
"Maka kami undang bapak-bapak di sini, agar menjelaskan apa yang salah dari praktik Dokter Terawan," jelas Anita.
Anita juga mendesak IDI memaparkan pengawasan yang selama ini dilakukan lembaga tersebut terhadap praktik para dokternya di hadapan Ketua serta anggota Komisi IX.
Hal itu karena ia menilai bahwa IDI telah melakukan ketidakadilan terhadap anggotanya.
"Pengawasannya seperti apa IDI?, karena saya sendiri melihat ini ada ketidakadilan," kata Anita.
Menurutnya, selama ini ia melihat IDI selalu membela para dokternya namun mengapa kali ini hal tersebut tidak dilakukan.
Padahal ia menganggap bahwa belum ada bukti nyata terkait dugaan kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang dikenal dengan terapi cuci otaknya itu.
"Karena selama ini IDI selalu membela dokter, tapi ini tidak membela, padahal ini tidak ada bukti nyata," tegas Anita.