Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meminta semua pihak tidak meragukan komitmennya akan kampanye damai, meskipun belum menandatangani deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang digelar di Monas, pada Minggu (23/9/2018) lalu.
"Tanpa deklarasi itu juga kami tetap akan berkampanye damai," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Rabu (26/9/2018).
Baca: Ferdinand Hutahaean: Saya Lebih Mampu Urus Negara Dibanding Jokowi
Demokrat akan menandatangani deklarasi kampanye damai, kata dia, jika memang diwajibkan untuk tiap parpol.
"Demokrat selama ini tidak punya catatan hitam dalam berkampanye," ujarnya.
Dia memastikan, Demokrat tidak akan melanggar kampanye damai.
Sebelumnya, KPU mengklaim telah 'mengistimewakan' Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri deklarasi kampanye damai, Minggu (23/9/2018) lalu.
"Kawan-kawan perlu tahu, Pak SBY itu Ketum PD sekaligus presiden ke-6 RI. Jadi kami menghormatinya secara istimewa," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Keistimewa yang diperoleh SBY ialah terkait urutan karnaval partai peserta Pemilu 2019 saat kampanye damai di Monas.
Wahyu menyebut jika sesuai urutan nomor partai, semestinya Demokrat berada di urutan ke-14 saat karnaval.
Namun, karena rasa hormat kepada SBY, KPU mengubah urutan karnaval PD yang semestinya ke-14 diubah menjadi ke-3.
"Kalau kita tidak menghormati beliau sebagai presiden ke-6, partai beliau kan nomor 14, berarti urut-urutan karnavalnya mestinya beliau nomor 14," terang Wahyu.
"Tapi karena beliau ketum partai yang sekaligus presiden ke-6, maka kita hormati urutannya, beliau urutan ketiga setelah rombongan capres 01, cawapres 01 dan capres 02 dan cawapres 02. Itu bentuk kita menghormati Pak SBY sebagai ketum partai sekaligus presiden ke-6," sambungnya.
Baca: Menlu Korut Tiba Di New York untuk Hadiri Sidang Umum PBB
Berubahnya urutan karnaval tersebut, menurut Wahyu juga tidak diprotes oleh satu pun partai.
"Ya, kami akui karena kalau sesuai aturan Pak SBY mestinya urutannya ke-14, tetapi karena kami menghormati urutannya setelah capres-cawapres, baik kan KPU?" ucap Wahyu.