Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan permasalahan terkait ibu kota Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua telah selesai.
Ia mengatakan ibu kota Kabupaten Maybrat telah kembali ke Kmurkek, setelah berproses selama 8 tahun.
Baca: Dapat Aliran Listrik 24 Jam, Warga Maybrat di Papua Barat Rayakan dengan Tarian
"Awalnya untuk klarifikasi tapi sudah selesai masalah Maybrat. Ini masalah yang 8 tahun belum selesai. Hanya sebuah kabupaten menentukan ibu kota," Tjahjo Kumolo usai memenuhi undangan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).
Tjahjo menuturkan, dalam penyelesaiannya, Pemerintah tetap menggunakan aspek hukum, namun perdamaian adatlah yang kemudian menjadi keputusan utama.
"Sudah aspek hukum ada tapi ternyata perdamaian adat itu yang utama. Karena sudah selesai sudah dipindah di Kmurkek. Tanpa tunggu panjang, kami membentuk tim tokoh agama, tokoh masyarakat sampai raja adatnya kita libatkan," terang politisi PDIP ini.
Rencananya, sebagai penegasan keputusan Pemerintah, Kemendagri bersama instansi terkait termasuk Ombudsman RI akan melakukan kunjungan ke Kmurkek.
"Hari ini kami jelaskan kepada Ombudsman. Selesai nanti tanggal 3 saya akan ke sana, ingin menyaksikan juga ketua ombudsman akan hadir. Melihat kalau sudah selesai," ungkap Tjahjo.
Baca: Tanggapi Tewasnya Haringga Sirila, Ridwan Kamil Sebut Suporter Tiru Pemimpin
Lebih lanjut, Tjahjo menerangkan lamanya penyelesaian karena ada janji politik yang harus dituntaskan Bupati di Pilkada 2011, untuk memindahkan ibu kota Kabupaten dari Ayamaru ke Kmurkek.
"Kan ada janji. Kalau saya (Bupati di 2011) jadi bupati, kalau saya jadi bupati pindah di sini. Kebetulan saya jadi tapi mayoritas mintanya di Kmurkek. Kan saya enggak bisa mutuskan. Ya silahkan tokoh adat kumpul semua. Rata-rata bulan selesai," terangnya