Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka kerjasama penanggulangan terorisme.
Penandatangan MoU tersebut dlakukan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH bersama dengan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip di Ruang Hening, Gedung Soedirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (29/10/2018) .
“TNI yang merupakan unsur utama dalam bidang pertahanan negara yang didalamnya terdapat anak-anak bangsa yang tangguh dalam menjalankan tugas-tugasnya menjaga pancasila, menjaga NKRI, menjaga keutuhan ibu pertiwi, dan akan sangat signifikan untuk terus mengatasi terorisme di Indonesia,” ungkap Suhardi Alius, MH dalam sambutannya.
Dikatakan mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini, sesuai Undang-undang, BNPT memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan, menyusun, menetapkan, mengoordinasikan,dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme yang dengan senantiasa terus menggandeng semua pihak termasuk dengan TNI.
“Pada hari ini kami sangat bangga, berada bersama bapak dan ibu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, kami semakin yakin bahwa cita-cita kita bersama untuk terus mereduksi aksi terorisme di Indonesia akan semakin kokoh dan kuat dengan bersinerginya antara BNPT dengan TNI,” kata Suhardi Alius.
Lebih lanjur mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, Penandatanganan MoU dengan TNI ini sebenarnya bersifat formalitas. Hal ini dikarenakan selama ini BNPT sudah bekerjasama sangat lama dengan TNI dalam rangka Penanggulangan Terorisme Apalagi selama ini sudah banyak bantuan dari TNI khususnya di bidang masalah Pencegahan.
“Dimana dalam menjalankan program Pencegahan kita mengandalkan TNI, seperti kita tahu bahwa Deputi I BNPT berasal dari Angkatan Darat, kemudian Sestama kita berasal dari Angkatan Udara, lalu Direktur juga ada dari Marinir Angkatan Laut. Sehingga betul betul satu sinergitas yang kita buat bisa terintegarasi dengan baik penggelaran kekuatan kita untuk pencegahan-pencegahan dan penanganan kontra radikalisasi dan deradikalisasi di seluruh Republik Indonesia,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Alumni Akpol tahun 1985 ini mengatakan, dengan telah disahkannya Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR beberapa waktu lalu maka implementasi kerjasama dengan jajaran TNI dalam hal Penanggulangan Terorisme akan lebih diperkuat lagi.
“Dengan adanya penandatanganan MoU ini diharapkan kita semakin kuat dan semakin tangguh dalam mengatasi terorisme, khususnya di bidang-bidang Pencegahan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi termasuk Kesiapsiagaan Nasional kita dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan Penanggulangan Terorisme, Karena terorisme bukan hanya masalah BNPT, tapi merupakan masalah kita bersama,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini menjelaskan bahwa, maksud dan tujuan dari penandatanganan MoU ini adalah untuk mengatur rencana kerjasama tentang penanggulangan terorisme dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman kepada para pihak dalam mengimplementasikan MoU ini
“Dimana ruang lingkup MoU ini meliputi pertukaran data dan atau informasi, kontra radikalisasi dan deradikalisasi, peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarrana, serta kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT juga mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Dharma dari TNI dimana selama ini Kepala BNPT dinilai telah yang telah menyumbangkan jasa baktinya untuk kemajuan TNI. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut disematkan langsung Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Dharma Kepada Kepala BNPT ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184.112//TK/2018 yang ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo pada 24 September 2018
Tanda Kehormatan Bintang Dharma ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota TNI atau Warga Negara Indonesia bukan anggota TNI yang telah menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keutungan luar biasa untuk kemajuan TNI.