Baca tanpa iklan
Pemerintah perlu akselerasi Energi Baru dan Terbarukan dan mewujudkan demokratisasi energi guna menurunkan emisi secara signifikan.
Sepakat dengan Tata Mutasya, peneliti RCCC UI Sonny Mumbunan menyatakan bahwa komitmen untuk mempertahankan peningkatan suhu bumi tidak melebihi 2o C sesuai Kesepakatan Paris, akan mencegah tingkat kematian prematur warga Jakarta sebesar 1,6 juta penduduk pada kurun waktu 2020-2100.
Sonny juga menekankan, bahwa studi ilmiah menemukan bila suhu meningkat melebihi 2o C maka pertumbuhan ekonomi akan terpotong 1%.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan, Pemerintah telah memiliki cetak biru National Determmined Contribution (NDC) yang tertuang dalam Bab 8 Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 tentang Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sebagai upaya mengurangi emisi sektor kehutanan yang menjadi kontributor terbesar (17%).
“KLHK fokus pada lima upaya: mengurangi deforestasi, mengurangi degradasi hutan, optimalisasi peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan,” papar Ruandha Agung Sugardiman.
Sementara anggota TKN Jokow-Ma’ruf Agus Sari menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nantinya akan berfokus pada peningkatan target penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Selain itu juga pada optimalisasi sistem transportasi yang berkelanjutan.
“Kami juga akan fokus pada pengembangan sistem kendaraan umum (transportasi publik) dan transportasi publik yang berbasis pada rel, pengurangan kerusakan hutan dan pengembangan mekanisme penilaian dan perdagangan aset karbon, “ papar Agus Sari.
Sedangkan Tim BPN Prabowo Sandiaga Uno Adapun Harryadin Mahardika mengajukan solusi berupa Program Aksi, diantaranya Penguatan KPK untuk berfokus pada pemberantasan korupsi sektor lingkungan reformasi birokrasi Lingkungan Hidup, pengendalian pemberian izin baru seperti alih fungsi lahan, tambak & reklamasi.
Program lainnya adalah diversifikasi energi seperti konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi duel fuel dan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi listrik.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah pengenaan carbon tax yang akan mengenakan pajak pada BBM untuk efisiensi penggunaan BBM,” papar mantan direktur program Magister Manajemen Universitas Indonesia ini.