Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik melakukan standar integritas tidak melakukan politik uang dan mahar politik.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar.
"Itu poin yang harus dijaga. Juga kan ada pernyataan beberapa parpol tidak mahar. KPK tentu diharapkan terus diimplentasikan sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus," ujar Febri kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).
Febri juga mengakui antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.
"Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi. Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR, kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti," katanya.
Baca: Budiman Sudjatmiko Sebut Sejumlah Hoaks yang Dibuat Kubu 02, Ini Reaksi BPN Prabowo-Sandi
Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, maraknya kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi.
Untuk meminimalisir hal itu, NasDem tidak membebani atau memunguti dana bagi para caleg dengan biaya mahar.
"Di NasDem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya," tandas Johnny.
Bahkan, jelasnya, untuk biaya materai saja sudah disiapkan oleh DPP Partai NasDem. Bagi yang mencalonkan DPR RI disiapkan di tingkat DPP.
Di tingkat provinsi dipersiapkan oleh DPW NasDem, begitupun sama tingkat kabupaten kota disiapkan oleh DPD NasDem.
Kata Johnny, kebijakan yang diambil NasDem bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain.
Tetapi, NasDem ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja.
NasDem ingin membuktikan bahwa biaya politik di NasDem itu tidak menjadi dominan.