Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem memiliki kebijakan anti uang mahar dan tidak potong gaji kader yang merupakan anggota dewan.
Namun, kebijakan itu bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, biaya politik di Nasdem itu tidak menjadi dominan.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko setuju dengan langkah NasDem.
Menurutnya pemotongan gaji anggota dewan hal itu idealnya tidak dilakukan partai politik.
Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.
Dadang berpendapat, partai politik semestinya bisa transparan dalam mengumumkan sumber dana mereka.
"Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," kata Dadang saat dikomfirmasi, Jumat (8/2/2019).
Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil.
"Jumlah potongan itu biasanya memang tidak besar. Tetapi itu akan berpengaruh kalau penghasilan anggota DPR itu hanya mengandalkan gajinya," katanya.
Dadang menuturkan, yang menjadi masalah adalah ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi.
"Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah," kata dia lagi.
Sementara Peneliti Formappi Lucius Carus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi itu perlu diapresiasi.
Menurutnya yang penting, adalah bagaimana komitmen dan konsisten itu berjalan.