Baca tanpa iklan
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, tegaskan pentingnya peran pendamping dalam kesuksesan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Merujuk pada survei yang dirlis Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018, angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9.82 persen ke 9.66 persen, sedangkan ketimpangan (gini ratio) turun menjadi 0.389 persen. Survei serupa kembali dilakukan BPS pada bulan Maret 2019.
“Teman-teman SDM PKH dan BPNT perlu tahu angka-angka tersebut karena kontribusi ini tidak dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras para SDM PKH dan BPNT dalam menyukseskan penyelenggaraan PKH dan program BPNT dan Rastra,” ujar Mensos dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (05/04/2019).
Mensos menyatakan bahwa para pendamping PKH dan BPNT harus bangga karena mereka juga punya andil dalam memerangi kemiskinan. “Teman-teman sudah berjibaku di lapangan dengan luar biasa. Apapun hasil surveinya, angka kemiskinan dan gini ratio sudah membaik,” kata Mensos.
Tidak hanya menekankan peran krusial mereka, Mensos juga menyatakan bahwa para pendamping PKH yang terpilih akan dikirim studi banding ke luar negeri mulai tahun 2019. Program tersebut dilaksanakan atas perintah Presiden Joko Widodo saat penyelenggaraan Jambore Pendamping PKH se-Indonesia.
“Pendamping diberikan penguatan kapasitas (capacity building) dengan cara mereka diberikan kesempatan untuk belajar program-program serupa di negara lain. Ada 38.000 SDM PKH yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran dari negara terbatas, maka akan ada proses seleksi,” jelas Mensos.
Salah satu faktor utama dalam proses seleksi pendamping PKH yang studi banding ke luar negeri adalah kinerja mereka di wilayah masing-masing dan seberapa banyak mereka berhasil mencetak KPM Graduasi yang bisa mandiri. Proses seleksi akan ditangani langsung oleh Mensos karena merupakan salah satu faktor paling penting.
“Proses seleksi akan sangat ketat. Saya memberikan kebijakan tiap satu provinsi ada satu wakil yang dikirim untuk studi banding. Yang akan menjadi fokus bagi saya adalah para pendamping termasuk KORKAT, KORKOT, dan KORWIL,” kata Mensos.
Lebih lanjut, Mensos kembali menegaskan bahwa di 2019, Kemensos menargetkan kelulusan minimal 800.000 KPM Graduasi.
“Perlu kerjasama yang baik dari seluruh SDM PKH karena banyak sekali keluarga dan ibu-ibu diluar sana yang berhak mendapatkan bantuan tapi karena anggaran pemerintah yang tidak cukup, mereka masih mengantri. Pemerintah ingin melihat masyarakat mandiri,” ujar Mensos.
Berbagai program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilakukan oleh KPM yang ingin lulus dari program PKH. Mereka dapat menyampaikan kepada pendamping agar keinginannya dapat direalisasikan dengan bantuan dana dari pemerintah.
Sementara itu, Bansos Rastra (Beras Sejahtera) akan ditransformasikan ke BPNT secara penuh pada bulan Juli 2019. Karena masalah infrastruktur teknologi, Mensos menjelaskan ada daerah-daerah yang tidak bisa ikut dalam program tersebut dan harus menerapkan kebijakan-kebijakan ad hoc.
Mengutip pernyataan Presiden, Kartu Sembako Murah juga akan diberikan kepada KPM untuk mendapatkan diskon saat membeli sembako. Nantinya, diskon akan disesuaikan dengan anggaran.
Penyaluran Bansos di Kabupaten Bogor