Baca tanpa iklan
Namun, responden mengeluhkan penegakan hukum pada era pemerintahan sekarang.
"Masih besar 75 persen rakyat yang menilai positif arah perjalanan bangsa sejauh ini," kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas, saat pemaparan hasil survei di kantor SMRC, MInggu (16/6/2019).
Secara umum, sebanyak 75 persen responden menilai positif arah perjalanan bangsa.
Baca: Budi Sudjatmiko: Semburan Dusta di Indonesia Tidak Bisa Mencapai Kemenangan Politik
Baca: Penulis Ini Pamerkan Wajah Anak Aura Kasih, Disebut Bayi yang Cantik!
Baca: KPK Tagih Janji Ditjen PAS Kemenkumham Tempatkan Terpidana Korupsi di Nusakambangan
Sedangkan, 15,8 persen, responden menilai arah perjalanan bangsa ke arah yang salah.
Sedangkan, 9,2 persen responden mengaku tidak mengetahui.
Tetapi, sorotan responden ke bidang penegakan hukum.
Setidaknya, terdapat 38 persen responden yang merasa takut karena penangkapan semena-mena yang dilakukan aparat penegak hukum.
"Walaupun tidak mayoritas, tetapi sangat besar warga yang menilai sekarang takut dengan kesewenang-wenangan penegakan hukum," kata Sirojuddin.
Sedangkan, terdapat 53 persen responden yang mengaku tidak takut karena penangkapan semena-mena yang dilakukan aparat penegakan hukum.
Baca: Kubu 02 Minta Perlindungan Saksi, Pengamat: Hanya Halusinasi Ketakutan yang Dibangunnya Sendiri
Baca: Ramalan Zodiak Besok Senin 17 Juni 2019 Taurus Tahan Amarah, Cancer Tertantang, Leo Kerja Keras
Baca: Akan Operasi Gelambir Kulit, Aria Permana Bocah Raksasa Butuh Dana Ratusan Juta Rupiah
Sementara itu, sembilan persen tidak menjawab.
Mengacu pada data hasil survei, setelah insiden aksi unjuk rasa berujung ricuh di sekitar gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum.
Dalam persentase pada 2009, 24 persen responden selalu atau sering takut perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum.
Angka persentase ini masih bertahan sampai tahun 2014.
Namun, mengalami peningkatan tajam setelah 22 Mei 2019, di mana persentase mencapai 38 persen.
Selain itu, terjadi pula peningkatan pada pertanyaan pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi.