Baca tanpa iklan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku jika studi pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sudah lebih dari 90 persen.
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku studi pemindahan ibu kota sudah lebih dari 90 persen.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya saat ini tengah menunggu keputusam Presiden Joko Widodo mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru.
Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.
Baca: Menteri Bambang: Lokasi Persis ‘Ibu Kota Baru’ akan Ditetapkan Tahun Ini
Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Menteri Bambang: Hampir Pasti Kalimantan, Konstruksi Mulai 2021
"Sudah diatas 90 persen (perkembangan studi). Itu utamanya penentuan lokasi dan perencanaan besarnya dan juga bisnis model yang akan dikembangkan untuk ibu kota baru itu," ujar Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, pemerintah telah menganggarkan sebagian dana pemindahan ibu kota dalam APBN 2020.
Meski, dia belum memperinci besaran dari anggaran tersebut.
"Ya 2020 pasti ada kan kita sudah ada persiapan. Tapi maksud saya anggaran signifikan dalam ukuran (anggaran) dan kegiatannya yang masif baru 2021. Konstruksi benar-benar mulai dilakukan. Tahun 2020 kan baru perencanaan," ujar dia.
Baca: Ahok Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru? Istana Bantah
Baca: FOTO DRONE Suasana Terkini Banjir di Samarinda, Ibu Kota Kalimantan Timur
Baca: Pemerintah akan Bangun Istana Negara, Universitas, Museum hingga Kebun Binatang di Ibu Kota Baru
Beberapa hal yang bakal diperhitungkan terkait pemindahan ibukota dalam APBN 2020 di antaranya adalah anggaran persiapan terkait masterplan dan pengkajian.
Pemerintah pun sejak awal berambisi tidak akan menggantungkan anggaran pemindahan ibukota kepada APBN.
Sebab, pemerintah mengklaim telah mempersiapkan beberapa skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baik dengan BUMN maupun swasta.
Adapun secara keseluruhan, Bappenas telah memperhitungkan besaran anggaran yang bakal diperlukan untuk proses pemindahan sekaligus pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 446 triliun.
Baca: Ibu Kota RI Pindah ke Palangkaraya, Kadisdukcapil Kalteng Prediksi Penduduk Bertambah 6 Juta
Baca: Jadi Kandidat Ibu Kota yang Baru, Kalimantan Ternyata Pernah Dilanda Gempa Besar dan Tsunami
"Artinya anggarannya belum terlalu besar. Kita kan memang arahnya tidak akan mengandalkan APBN," ujar dia.
(Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kajian Pindah Ibu Kota Sudah 90 Persen Rampung