Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Teuku Taufiqulhadi memperingatkan aparat kemanan untuk mewaspadai aksi massa depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa berubah menjadi ricuh.
Ia menilai, aksi dapat menjadi tak kondusif apabila keputusan MK tak sama dengan keinginan mereka.
Baca: Kemhan Sediakan Air Wudhu untuk Massa Aksi Kawal Putusan MK
"Saya menyikapi massa yang hadir ke depan MK dengan maksud untuk melakukan pressure terhadap hakim MK, itu yg harus diwaspadai," katanya saat dihibungi Tribunnews.com, Kamis (27/6/2019).
"Karena mereka itu adalah massa yang bisa berubah beringas ketika keputusan MK tidak sesuai harapan mereka," imbuhnya.
Untuk itu, Legislator Partai NasDem ini mengimbau agar aparat yang bertugas bertindak tegas dan sigap ketika potensi aksi menjadi kericuhan.
"Jika ada gelagat mereka akan bertindak brutal, aparat juga harus bersikap tegas. Dengan demikian, upaya mereka mengacau tidak melebar kemana-mana," tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta semua pihak menghormati keputusan MK nantinya.
Baca: Jelang Putusan MK, Bambang Widjojanto Mengaku Tak Cemas
Ia menambahkan jangan sampai nanti ada anggapan MK tidak tidak adil bagi mereka yang kecewa terhadap keputusan hakim
"Mereka yang hadir ini hanya berpikir, hakim MK harus sama dengan sikap mereka. Jika tidak sama, mereka menuduh MK dan lembaga negara lain tidak benar dan tidak boleh dipercaya," pungkasnya.
Istana Minta Warga Tidak Khawatir
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (27/6/2019).
Termasuk mantan Panglima TNI ini juga mengimbau masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti biasa karena keamanan mereka dijamin oleh TNI-Polri.
Baca: Ini yang akan Dilakukan Kubu Jokowi dan Prabowo Setelah MK Memutuskan Perkara Sengketa Pilpres
"TNI dan Polri mengerahkan kekuatan besar, total ada 40 ribu personel gabungan. Sementara yang melakukan aksi demo hanya 2.500-3.000 orang," tutur Moeldoko.