Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak akan mengajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk menjabat kembali sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, PPP menganut prinsip bergantian dalam hal kursi menteri yang dipercayakan Presiden Jokowi kepada para kader partai berlambang Kakbah.
"Jadi ini setuju semua kalau prinsip, tentu ya di antara kami (kader PPP) yang ada di sini yang menjadi calon menteri yang nanti segera diajukan oleh Pak Ketum PPP ke Pak Jokowi," ujar Arsul usai bersilahturahmi dengan Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).
Baca: Pemulangan Rizieq Shihab Jadi Syarat Rekonsiliasi, Moeldoko: Pergi-pergi Sendiri Kok Dipulangin
Baca: Jual ke Pria Hidung Belang MS Banderol Istri Sendiri Rp 2 Juta, Ini Fakta-faktanya
Baca: Respons Bawaslu Sikapi Wacana Penggunaan e-Rekap dalam Pemilu
Baca: Respons Ganjar Pranowo Sikapi Namanya Disebut Bakal Ramaikan Pilpres 2024
Menurutnya, Lukman yang saat ini menjabat Menteri Agama ke depan tentu ada penugasan lain dari partai ataupun pemerintah untuk bertugas di tempat lain.
"Sebagai kader partai, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," tuturnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyatakan Presiden Jokowi mempersilahkan partai berlambang Kakbah untuk mengajukan jumlah menteri untuk pemerintahan ke depan.
Hal tersebut disampaikan Suharso setelah dirinya bersama para kader PPP bersilahturahmi kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
"Saya mengulangi saja (perkataan Jokowi saat pertemuan), kalau NasDem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9, gitu kata Presiden," ujar Suharso disambut riuh para kadernya.
"Berarti apa artinya? Tidak ngerti saya, kalau berharap kan boleh saja, kan tidak ada yang salah untuk menyampaikan," sambung Suharso.
Meski sudah disindir Jokowi terkait menteri, namun Suharso menyatakan PPP belum membicarakan hingga ke pos kementerian mana saja yang dapat diisi oleh kader PPP, mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden
"Nanti setelah presiden bertanya siapa? pos di mana? tentu saya akan kasih tahu siapa gitu. Dan itu presiden sendiri yang akan minta, saya ajukan, misal 10 atau 12 nama," ucapnya.
Yakin tak kurangi jatah
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.