Baca tanpa iklan
Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino mengapresiasi jalan rekonsiliasi melalui pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) usai Pilpres 2019.
Hanya saja dia berharap pertemuan dua tokoh ini tidak membuat Gerindra kendur dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi di sisa pemerintahannya hingga Oktober mendatang.
"Jangan sampai pertemuan ini membuat Gerindra dan koalisi partainya menjadi kendur dalam mengawasi kerja pemerintah," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Senin (15/7/2019).
Dalam periode pertama, Jokowi didukung PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP dan Hanura.
Sedangkan Gerindra, PKS, Demokrat, PAN berada di luar pemerintahan.
Bahkan dia berharap, Prabowo tetap memimpin Gerindra dan parpol koalisinya kala Pilpres 2019 lalu itu menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Bukan sebaliknya.
"Kita berharap Gerindra dan koalisinya tetap menjadi penyeimbang yang kritis bagi kemajuan bangsa," harap Leo Agustino.
Harapan yang sama juga disuarakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Titi berharap Prabowo dan lingkaran elite politik pendukungnya berperan sebagai oposisi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Peran yang kita harapkan adalah check and balances. Itu sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam sistem presidensial, di tengah posisi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang sangat kuat," kata Titi.
Oleh karena itu, Titi berharap pihak Prabowo bisa berperan secara proporsional di parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Tentu harus diperankan secara proporsional. Ini juga bisa menjadi edukasi politik yang baik ke masyarakat kita," kata Titi.
"Jadi diskursus politik, dialog politik tetap harus berjalan tanpa kemudian menegasikan peran dari masing pihak sebagai bagian dari pemerintahan atau sebagai penyeimbang di parlemen," ujarnya.
Hal itu, menurut Titi, guna memastikan agar visi, misi, dan program kerja kandidat terpilih bisa terpenuhi dan terwujud untuk kepentingan masyarakat luas.