Baca tanpa iklan
Diketahui KPK jilid IV memiliki pimpinan perempuan, yakni Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan.
Basaria Panjaitan pun kembali maju dalam pencalonan pimpinan KPK jilid V.
Jusur Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan perempuan dianggap dapat memberi keseimbangan gender di komisi antirasuah.
Baca: Diduga Berkendara dalam Kondisi Ngantuk, Pelajar di Kediri Tewas Setelah Motornya Tabrak Pohon
Baca: Rumah Tak Layak Huni Digunakan Mesum Tiga Pasang Pelajar, Polisi Temukan Puluhan Kondom Bekas Pakai
Baca: Kalahkan Seniornya, Fukshima/Hirota Rebut Gelar Juara Indonesia Open 2019
Baca: Irish Bella Tengah Hamil Muda, Ammar Zoni Ternyata Ikut Rasakan Ngidam
"Apalagi KPK selama ini cukup intens membangun gerakan antikorupsi bersama jaringan-jaringan perempuan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada pewarta, Minggu (21/7/2019).
Febri mengungkapkan, KPK sering mengajak sejumlah organisasi perempuan dalam menjalankan program pencegahan korupsi.
Beberapa elemen masyarakat perempuan yang digandeng antara lain, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).
Apalagi, dari unsur masyarakat seperti Akademisi, Polwan, anggota TNI, maupun Kepala Daerah hingga tenaga kesehatan di pelosok daerah yang kini gencar dilakukan KPK dalam pencegahan korupsi.
"KPK berharap keseimbangan gender juga menjadi perhatian dalam seleksi pimpinan KPK ini," ungkap Febri.
Di sisi lain, KPK berharap panitia seleksi (pansel) menghasilkan pimpinan jilid V terbaik.
Proses seleksi diharap jadi ajang pencarian calon-calon yang mampu membawa Indonesia terbebas dari praktik rasuah.
"Harapan kami proses seleksinya itu menghasilkan tahapan-tahapannya itu bisa menghasilkan pimpinan yang terbaik bagi pemberantasan korupsi," kata Febri.
900 masukan
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih mengaku pihaknya menerima sekitar 900 masukan masyarakat terkait para kandidat calon pimpinan KPK.
"Masukan dari masyarakat ada banyak. Kami dapat laporan ada 900an email yang belum sempat dibuka karena banyak sekali. Ada beberapa yang diberikan berupa surat," ujar Yenti Garnasih, Senin (22/7/2019) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.