Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Rencananya, keputusan mengenai lokasi tersebut akan disampaikannya pada Agustus mendatang.
"Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantan-nya, Kalimantan yang mana? Nanti kita sampaikan Agustus," kata Presiden di kawasan wisata The Kaldera Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019).
Hingga saat ini, Presiden mengatakan, pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian-kajian pendukung terkait hal tersebut.
"Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet," ucapnya.
Kepala Negara mengakui bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan pengambilan keputusan. Meski demikian, ia berharap agar keputusan terkait lokasi pemindahan ibu kota ini dapat secepatnya diambil.
"Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin secepatnya diputuskan," tandasnya.
Sementara itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap perpidahan ibu kota negara ke Kalimantan, Sekretaris Tim DKI Lampung Ary Meizari Alfian mengaku pihaknya cukup prihatin.
"Karena bukan apa-apa risiko terhadap semua aspek berkehidupan berbangsa kita kedepan ini akan mempunyai risiko yang cukup besar," ucapnya, Selasa (30/7/2019).
"Artinya bahwa yang pertama seperti yang sudah kita lakukan dari berbagai kajian di Kalimatan ini mempunyai risiko yang cukup besar."
"Pertama dari kemungkinan konflik horizontal dari aspek penerimaan masyarakat di sana dan pendatang setelah itu kondisi pembangunan," imbuhnya.
Selanjutnya, ketersediaan baik sumber daya manusia, sumber daya material, serta kondisi lahan yang gambut perlu diperhatikan.
"Kemudian masalah pasca perpindahan itu akan memiliki risiko besar terhadap resistensi ASN, karena mereka punya keluarga cukup besar yang akan dipindahkan 800 sampai 1,5 juta dan mereka punya keluarga kalau dibawa ke Kalimantan gak memungkinkan kalau mau ditinggal, biaya mau pulang pergi siapa yang mau tanggung," terangnya.
Besar harapan Ary jika pemerintah memaksakan pindah ke Kalimantan untuk membuka kajiannya.
"Bapenas itu mengeluarkan tujuh kreteria untuk supaya ibu kota pindah terutama terkait ketersedian lahan itu sebagian besar tidak terpenuhi di Kalimantan, salah satu contoh ketersediaan air terus penerimaan aspek sosial grafis masyrakat bisa menerima atau tidak," jelasnya.