TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengingatkan para calon pimpinan KPK supaya mereka mau memenuhi syarat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Akan tetapi, itu akan dilakukan pansel bila para capim sudah terpilih nanti.
"Itu syarat sejak awal mendaftar. Jika terpilih dan mereka tidak mau menyerahkan LHKPN secara otomatis diganti ranking berikutnya," ujar Anggota Pansel KPK Hendardi kepada pewarta, Selasa (20/8/2019).
Hendardi mengatakan, capim yang terpilih nanti bakal diganti dengan ranking di bawahnya bila capim yang bersangkutan tidak mau melaporkan LHKPN.
Sejak awal, para capim diminta menandatangani pernyataan bermeterai bahwa mereka siap menyerahkan LHKPN ketika nanti terpilih.
"Pada saat tahap wawancara nanti kami akan mengingatkan kembali," katanya.
Baca: Diumumkan 23 Agustus, Pansel Harap 20 Capim KPK Lolos Profile Assessment
Saat ini capim KPK jilid V terdata ada 40 kandidat. Hendardi menjelaskan jadwal yang direncanakan untuk memroses seleksi capim KPK.
Pengumuman hasil profile assessment (PA) rencananya akan digelar pada 23 Agustus 2019.
Jumlah capim yang semula 40 orang akan susut menjadi 20 orang. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan pada 26 Agustus.
"Kemudian 27 sampai 29 agustus tahap wawancara dan uji publik. Selesai tahapan akhir tersebut diharapkan keluar 10 nama capim terbaik yang akan diserahkan kepada Presiden pada awal September dan selanjutnya dikirim Pemerintah ke DPR utk dilakukan fit & propper test oleh DPR untuk memilih lima orang Pimpinan KPK yang baru," kata Hendardi. "Namun jadwal ini masih bisa berubah."
Sebelumnya, KPK menekankan pentingnya LHKPN dalam proses seleksi capim KPK.
LHKPN sebagai instrumen transparansi bagi penyelenggara negara dianggap KPK sebagai harga mati.
LHKPN hendaknya jangan hanya dipandang sebagai aspek formalitas.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Senin (19/8/2019), menyebut 27 dari 40 orang kandidat pernah menyetor LHKPN ke KPK baik baru 1 kali melapor atau sampai 6 kali.