Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keputusan Presiden Joko Widodo tentang pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai terburu-buru dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah yang menguntungkan segelintir penguasa lahan.
Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansyah menilai rencana pemindahan ibukota tidak diikuti dengan publikasi kajian ilmiah yang mendukung.
"Kami juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang tak dilakukan melalui jajak pendapat, tidak ditanyakan dulu kepada warga," ucap Johansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/8/2019).
Jatam memperkirakan pemindahan ibukota hanya akan menguntungkan pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur.
Menurut data Jatam Kalimantan Timur, terdapat 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, pemindahan Ibu kota akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan.
Pasalnya, Kalimantan Timur belum memiliki perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengesahan Perda selanjutnya, akan menyesuaikan dengan kepentingan pembangunan ibu kota baru.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Selain alasan pemerataan, pemilihan lokasi ibu kota baru juga mempertimbangkan potensi bencana.
"Kenapa di Kalimantan Timur? Pertama, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Kemudian, Kalimantan Timur juga dinilai strategis. Lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Kalimantan Tinur juga berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.
Alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.