Baca tanpa iklan
Situasi Kota Jayapura, Papua kembali memanas sejak Kamis (29/8/2019) kemarin hingga Jumat (30/8/2019) dini hari tadi.
TRIBUNNEWS.COM - Situasi memanas kembali terjadi di Jayapura, Papua terkait tindakan rasis yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.
Aksi demo yang berujung ricuh di Jayapura, Papua ini terjadi sejak Kamis (29/8/2019) kemarin hingga Jumat (30/8/2019) dini hari tadi.
Massa mengawali aksi demo dengan melakukan long march, berjalan kaki dari Wamena menuju Kota Jayapura, Papua.
Baca: 7 Dampak Rusuh di Jayapura Papua, Termasuk Warga Trauma hingga Penjarahan
Baca: TERKINI Info Rusuh Papua: Hingga Dini Hari Masih Mencekam, Jokowi Ingin Pace, Mace, Anak Papua Maju
Massa juga mengibarkan bendera bintang kejora dan membentangkan berbagai spanduk.
Unjuk rasa ribuan massa warga Papua yang berakhir rusuh dengan melakukan pembakaran.
Saat terjadinya kerusuhan, massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Selain itu, massa juga merusak pertokoan di Abepura serta membakar pertokoan di kawasan Entrop, Jayapura termasuk membakar mobil dan perkantoran di Kota Jayapura.
Laporan dari kontributor Tribunnews di Papua, Banjir Ambarita, kerusuhan di Jayapura membuat aktivitas warga lumpuh karena situasi sempat mencekam.
Akibat kerusuhan ini, PLN mengambil tindakan dengan memadamkan listrik di wilayah setempat.
Pemadaman tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, sehingga kondisi di Jayapura bisa segera kembali kondusif.
Selain listrik, akses komunikasi di Jayapura, Papua juga terputus.
Baca: Legislator PKS Tak Setuju Pemerintah Blokir Akses Internet di Papua
Baca: TERKINI Kerusuhan di Jayapura Papua: Situasi Masih Mencekam hingga Dini Hari dan Komentar Jokowi
Dari mulai telepon hingga pesan singkat, tak dapat digunakan di wilayah Jayapura.
Kondisi terputusnya layanan komunikasi telepon di Jayapura, dirasakan hingga Jumat (30/8/2019) pagi.
Kantor berita Antara melaporkan pada pukul 06.30 WIT atau pukul 04.30 WIB, panggilan telepon ke luar atau masuk bisa terhubung.
Namun, mengalami gangguan seperti suara yang tidak terdengar jelas.
Selain jaringan komunikasi, akses internet pun juga mengalami gangguan di Jayapura.
Beberapa layanan operator di Jayapura tidak bisa digunakan.
Kebijakan tersebut membuat Polri merasa kesulitan untuk menghubungi kepolisian di Papua.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal merasa kesulitan menghubungi kepolisian di Papua untuk mengetahui kondisi terbaru.
"Pak Kadiv masih coba berkomunikasi dengan teman-teman. Soalnya memang lagi kesulitan."
"Semua lagi ada kendala terkait masalah telekomunikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Baca: Wiranto: Tuntutan Referendum di Papua Sebenarnya Ingkari Hasil Pemilu Presiden 2019
Baca: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang dan Tak Bertindak Anarkis
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (29/8/2019), VP Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin menyampaikan bahwa untuk sementara GraPARI Jayapura tidak beroperasi.
"Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di kota Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019, maka GraPARI Jayapura untuk sementara tidak beroperasi hingga waktu yang belum bisa ditentukan," ujarnya.
Sementara pemblokiran jaringan internet juga masih dilakukan di Papua sejak 21 Agustus lalu.
Saat ini, warga hanya bisa berdiam diri di rumah masing-masing.
Disisi lain, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, kabel koneksi antar-base tranceiver station (BTS) di Jayapura, Papua, dibakar massa.
Hal itu berdasarkan laporan dari operator telekomunikasi.
Baca: Update Rusuh di Papua Terkini, Ribuan Warga Mengungsi hingga Komunikasi di Jayapura Lumpuh
Baca: TERPOPULER: Gugur di Papua, Serda Rikson Sempat Diingatkan Waspada oleh Rekannya
"Tidak ada (kebijakan) pemutusan telekomunikasi. Dari laporan operator, kabel koneksi antar-BTS dibakar massa. Ini yang mengakibatkan jaring selular mati. Ada 313 BTS yg tidak berfungsi," ujar Samuel saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis malam.
Berkaitan dengan kasus ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.
"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Mojokerto, sebagaimana disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019).
Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.
Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.
"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan memajukan Papua, baik lewat pembangunan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia.
"Agar kita semuanya utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," ucap Jokowi.
Baca: BREAKING NEWS : Polda Kalbar Kirimkan 250 Personel Brimob ke Provinsi Papua
Baca: Kami Bukan Bangsa Monyet, Massa Papua Protes Insiden Jatim di Melbourne
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, dirinya sudah berusaha mengatur waktu agar bisa bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dan adat di Papua.
"Kami sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya minggu ini kami rencanakan, tapi belum memungkinkan," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai.
Ajakan ini khususnya ia tujukan kepada semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, kaum muda Papua.
Ia pun memastikan pertemuan dengan para tokoh itu akan terjadi dalam waktu dekat.
"Akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya, baik tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama," tutur Jokowi.
Jaminan Wakil Wali Kota Jayapura
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru saat menemui warga di Entrop, Distrik Jayapura Selatan menjelaskan, pihaknya menjamin keamanan masyarakat.
"Saya minta masyarakat tetap tentang. Jangan kita balas perbuatan mereka. Kami pemerintah menjamin keamanan masyarakat," ungkap Rustan kepada masyarakat Entrop, Jumat pagi.
Saat ditanya wartawan, apakah aktivitas pemerintahan di Kota Jayapura diliburkan? Ia menjawab untuk sementara diliburkan.
"Kita liburkan dulu. Namun kita belum bisa memastikan sampai kapan. Semoga situasi segera kondusif," ujar Rustan.
(Tribunnews.com/Whiesa/Sri Juliati/Miftah/Banjir Ambarita/Kompas.com)