Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lili Pintauli Siregar menjadi satu-satunya perempuan yang lolos calon pimpinan KPK atau capim KPK dalam uji publik dan wawancara.
Kini nama Lili yang berprofesi sebagai pengacara ini menjadi satu-satunya pula perempuan yang namanya masuk 10 peserta di tangan Presiden Jokowi.
Dalam uji publik dan wawancara, Lili berhasil menggunguli dua perempuan lainnya yakni Neneng Euis Fatimah dan Sri Handayani.
Baca: Kapolda Jawa Barat Ungkap Kendaraan Paling Depan yang Diduga Sebabkan Kecelakaan di Tol Cipularang
Neneng Euis Fatimah merupakan mantan Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang juga dosen.
Sementara Sri Handayani merupakan seorang Polwan dengan pangkat bintang satu atau Brigjen.
Jelang tes capim KPK, Polri melakukan mutasi pada Sri Handayani.
Baca: Peserta Program Sail Nias Tahun 2019 Diharapkan Menpora Jadi Pelopor Perubahan dan Kebaikan
Sri dimutasi dari posisi Wakapolda Kalimantan Barat menjadi Karo Watpers As Sdm Polri.
Sebagai gantinya, jabatan Wakapolda Kalbar diisi Brigjen Imam Sugianto.
Gagalnya Sri berarti tidak ada lagi penerus Basaria Panjaitan.
Pimpinan KPK yang dulu merupakan Polwan dengan jabatan terakhir bintang dua atau Irjen.
Eks pimpinan LPSK
Lili Pantauli Siregar mengaku sedih karena selama 10 tahun ia bekerja di Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban ( LPSK), hanya 13 justice collaborator yang dilindungi lembaga tersebut.
Lili pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018.
"10 tahun saya di LPSK, hanya 13 justice collaborator. Sangat sedikit sekali, pertama karena tidak selalu KPK mendistribusikan hal-hal ini kepada LPSK. Jadi, kadang-kadang KPK melakukan perlindungan sendiri," kata Lili dalam tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Ia aktif di LPSK selama 2008-2018.
Menurut Lili, sejatinya LPSK bisa lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada justice collaborator jika KPK mau mendistribukan data-datanya ke LPSK.
Baginya, KPK lebih baik mendistribusikan data terkait berapa banyak justice collaborator yang ingin mendapatkan pendampingan dan perlindungan oleh LPSK.
"Alangkah baiknya bisa dikoordinasikan oleh LPSK, kan ada peran kita juga untuk memberikan perlindungan," ucap Lili.
Ia mulanya menjawab pertanyaan anggota Panitia Seleksi Capim KPK, Harkristuti Harkrisnowo.
"Dari data riwayat hidup, anda pernah menjadi pendamping terdakwa koruptor dalam konteks LPSK, bisa diceritakan?" tanya Tuti.
Lili pun menjawab, "Ya, itu karena dia statusnya sebagai justice collaborator.
10 nama
Sepuluh nama calon pimpinan KPK atau Capim KPK telah berada di tangan Presiden Jokowi.
Penyerakan 10 nama Capim KPK tersebut langsung dilakukan Panitia Seleksi Pansel Capim KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Adapun 10 nama calon pimpinan KPK tersebut di antaranya
1. Alexander Marwata (Komisioner KPK).
2. Irjen Firli Bahuri (Anggota Polri).
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK).
4. Johanis Tanak (Jaksa).
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat).
6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen).
7. Nawawi Pamilango (Hakim).
8. Nurul Ghufron (Dosen).
9. Roby Arya (PNS Seskab).
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu)
Tidak harus tergesa-gesa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak terburu-buru dalam memutuskan 10 nama calon pimpinan KPK.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima Pansel Capim KPK yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
"Kita harapkan, saya kira kita juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama yang layak dipilih DPR," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengucapkan terimakasih kepada Pansel Capim KPK karena telah bekerja keras dalam menyeleksi sejak awal hingga saat ini menjaring 10 nama calon pimpinan KPK.
"Ini adalah sebuah proses panjang yang telah dilalui," ucap Jokowi.
Baca: Inilah Penyebab Terjadinya Sejumlah Kecelakaan Maut di Tol Cipularang KM 91-100
Baca: Pelajar SMK Dihujani Tikaman di Badan dan Tangan, Pelakunya Masih Seumuran
Dalam menyeleksi capim KPK, kata Jokowi, berbagai masukan dari masyarakat terhadap Pansel KPK diharapkan menjadi catatan dalam menyeleksi nama-nama capim KPK.
"Saya juga minta agar masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberikan masukan, itu bisa menjadi catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," tutur Jokowi.
Diketahui, 20 nama Capim KPK telah menjalani tahap akhir seleksi yakni tes kesehatan, wawancara, serta uji publik.
Baca: BREAKING NEWS: Muncul Semburan Api dari Atap, Pabrik Penggilingan Tebu di Blitar Ludes Terbakar
Kemudian, Pansel KPK memilih 10 nama untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Setelah itu, Presiden menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Lima nama akan dipilih berdasarkan seleksi di DPR tersebut.
Ketua PBNU Ingatkan Jokowi
Ratusan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang berasal dari serikat buruh, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, pengajar hukum tata negara, pegiat anti korupsi, dan pegawai KPK berkumpul di depan panggung yang dibuat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Sambil membawa berbagai poster yang menyerukan penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah, mereka mendengarkan grup band asal Jakarta Efek Rumah Kaca.
Poster-poster tersebut di antaranya bertuliskan "Selamatkan KPK", "Kawal Capim KPK", "Pro Koruptor Dilarang Masuk", "70 ribu orang minta coret Capim KPK bermasalah", "Anti OTT Dilarang Masuk", "Zona KPK, Kucing Kurap Dilarang Masuk".
Baca: Ibunda SBY Meninggal Dunia di RS Mitra Keluarga Cibubur, Akan Disemayamkan di Cikeas
Baca: Hindari Konflik Horizontal Pascarusuh, Aparat TNI-Polri Patroli Besar-besaran di Jayapura
Baca: Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Malam-malam Gelar Rapat Terbatas Bahas Gejolak di Papua
Baca: Direktur Ducati Puji Marc Marquez yang Tampil Konsisten bersama Honda
Usai penampilan terakhir dari Grup Band Efek Rumah Kaca, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj naik ke atas panggung dan menyampaikan orasinya.
Ia meminta Presiden Joko Widodo menyodorkan 10 nama Capim KPK yang tidak memiliki beban masa lalu.
Ia juga meminta Presiden menyodorkan nama-nama yang berkualitas, mengemban amanat, jujur, bersih, dan bebas rasuah.
"Kami seluruh rakyat Indonesia, Nahdlatul Ulama dan semuanya di belakang Pak Jokowi dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas rasuah. Kami harap Pak Presiden menghadiahkan 10 kandidat Capim KPK ke DPR RI yang baik, berkualitas, tidak punya latar belakang diragukan. Harus 10 orang yang tidak diragukan, mengemban amanat, betul-betul yang bisa dipercaya mengemban amanat yang sangat mulia ini," kata Said.
Ia pun mengingatkan Jokowi apabila ia salah memilih nama, hal itu akan berdampak negatif baik kepada masyarakat maupun kepada diri Jokowi sendiri.
"Jangan Presiden salah pilih dan berdampak negatif kepada Bapak Jokowi sendiri. Kita minta dan harapkan kepada Pak Jokowi pilih 10 orang yang akan diserahkan ke DPR yang jujur dan tidak ada beban dan latar belakang yang membebani mereka," kata Said.
Tidak hanya itu, ia berharap kepada pimpinan KPK selanjutnya agar menangkap koruptor-koruptor besar dan kelas kakap yang merugikan masyarakat Indonesia.
"Saya harapkan kepada Pimpinan KPK mendatang agar memberikan harapan san kepuasan kepada masyarakat agar yang ditangkap itu yang besar-besar. Jangan hanya yang receh-receh. Tangkap yang gajah. Bukan berarti saya mentolerir korupsi. Tapi kalau KPK hanya menangkap yang kecil kredibilitas KPK akan berkurang. Seandainya KPK menangkap yang lebih besar maka akan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat," kata Said.