Baca tanpa iklan
Kabut Asap dan Karhuta : Jokowi Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Pembakar Hutan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku yang memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas soal kabut asap dan karhutla di Riau, Senin (16/9/2019) malam.
Hal tersebut dikatakan Jokowi menyikapi kondisi kabut asap yang belakangan masih mengepung wilayah Riau dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera dan Kalimantan.
Jokowi meminta kepada semua pihak agar segera menuntaskan karhutla yang terjadi di Riau karena sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat banyak.
Lebih lanjut jokowi tak ingin kabut asap dari karhutla sampai mengganggu aktivitas perokonomian yang ada.
"Jangan sampai ini menggangu aktfitas penerbangan dan mengganggu perekonomian di Riau," ujar Jokowi dikutip dari TribunPekanbaru.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta aparat hukum menindak tegas pelaku pembakar hutan baik dari perusahaan atau perorangan.
"Kemudian, saya minta aparat hukum, bertindak tegas, baik kepada perusahaan, maupun kepada perorangan," tegas Jokowi.
Baca: Rapat Terbatas Karhutla di Riau, Jokowi Minta Kinerja Pemda Diaktifkan Lebih Baik Lagi
Baca: Gubernur Kaltim Beri Tanggapan Soal Ibu Kota Baru yang Juga Terpapar Kabut Asap di Kalimantan
Jokowi juga meminta kepada TNI dan BNPB agar memaksimalkan teknologi modifikasi cuaca dengan penyemaian garam yang dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pentinya kehadiran pemerintah daerah setempat yang dianggap sangat penting dalam penanganan kasus ini.
"Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, ini sulit, karena ini adalah pekerjaan besar, pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu, kalau sudah ada titik api itu sulit dipadamkan," ujarnya.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi menyoroti kinerja stakeholder setempat yang dianggap lamban dan tak melakukan pencegahan karhutla.
Jokowi menyoroti kinerja sistem di pemerintahan daerah mulai dari Kepolisian, TNI hingga stakeholder lainnya belum optimal.