TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota termuda DPR RI periode 2019-2024, Hillary Brigitta Lasut awalnya mengapresiasi penuh gerakan mahasiswa yang menolak sejumlah revisi undang-undang.
Akan tetapi menurutnya gerakan mahasiswa dan masyarakat yang rusuh akhir-akhir ini di DPR RI menimbulkan gangguan ketertiban umum.
“Pada awalnya saya yakin gerakan mahasiswa memperjuangkan hal yang benar dan ideal sesuai penilaian kritis dan objektif. Tapi justru kemarin kerusuhan membuat gladi bersih pelantikan DPR RI dibatalkan saya jadi mulai tak percaya apakah kerusuhan itu dibuat mahasiswa atau ada elite politik yang tak sayang Indonesia dan memprovokasi pelajar berbuat kerusuhan,” ungkapnya usai pelantikan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).
Ia pun meminta masyarakat untuk menyadari dan menghindari provokasi agar semakin tak mengganggu stabilitas nasional.
“Ini harus segera disadari supaya opini murni masyarakat tak terbang dibawa provokasi-provokasi,” tegasnya.
Hillary yang merupakan kader Partai Nasional Demokrat mengatakan akan menelaah satu per satu revisi undang-undang baik yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan di pengujung waktu DPR RI periode sebelumnya.
“Meskipun ada beberapa revisi undang-undang yang sudah disahkan, kita berharap regulasi sesuai dengan jalan partai yaitu pro rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat,” pungkas wanita 23 tahun asal Sulawesi Utara tersebut.
Profil
Hillary Brigitta Lasut menjadi salah satu dari tiga anggota DPR RI termuda yang terpilih untuk periode 2019-2024.
Usia Hillary sekarang baru 23 tahun, menjadi anggota termuda untuk kursi DPR RI.
Lalu, apa yang akan diperjuangkannya Hillary di parlemen?
Diketahui, pada Sabtu 31 Agustus 2019, KPU menetapkan 575 caleg anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Anggota DPR terpilih yang paling muda berusia 23 tahun.
Ada tiga anggota DPR RI termuda yang berusia 23 tahun yaitu Hillary Brigitta Lasut (Partai NasDem dapil Sulawesi Utara), Muhammad Rahul (Partai Gerindra dapil Riau), dan Farah Puteri Nahlia (PAN dapil Jabar).
Hillary Brigita lahir di Manado, Sulawesi Utara, 22 Mei 1996. Banyak pihak yang menilai Brigitta masih terlalu belia untuk menjadi politisi.
Apalagi untuk duduk di kursi DPR RI, yang menjadi panggung politisi senior di negeri ini.
Namun demikian, ia mengaku tidak minder ketika nanti sudah bekerja di parlemen.
Meski terhitung belia, ia siap bekerja dalam bidang legislasi, penganggaran, maupun pengawasan sebagaimana tugas DPR RI bersama politisi lain yang jauh lebih senior.
"Menurut saya, hubungan dan komunikasi politik yang baik dengan rekan satu fraksi, senior-senior, dan sesama anggota DPR dari berbagai komisi tentunya akan sangat membantu merealisasikan apa yang jadi aspirasi dan kepentingan rakyat," katanya saat dihubungi Tribun, Minggu (1/9/2019).
Dunia politik memang tak asing bagi Hillary. Bagaimana tidak, sang ayah dan ibunya berkecimpung di dunia politik.
Ayahnya adalah Dr. Elly Engelbert Lasut, Bupati Kepulauan Talaud terpilih periode 2019-2024.
Elly Lasut juga pernah menjabat Bupati Kepulauan Talaud selama dua periode, yakni pada 2004-2009 dan 2009-2012.
Ibunda Hillary adalah Telly Tjanggulung, mantan Bupati Minahasa Tenggara periode 2008-2013.
Setelah terpilih sebagai wakil rakyat, Hillary ingin merealisasikan aspirasi masyarakat di DPR RI. Selama ini, kata dia, banyak aspirasi masyarakat menguap begitu saja. Hal itu terjadi karena banyak faktor.
"Jujur saja banyak kejadian di mana aspirasi rakyat tidak terealisasi karena misalnya tidak selesai-selesainya penyusunan RUU, atau birokrasi dan tahapan yang berbelit-belit, sehingga harus dilihat dulu dari situasinya, jalur mana yang harus diambil, komunikasi politik, atau tindakan tegas meminta perombakan sistem atau revitalisasi aturan," katanya.
Hillary mengatakan akan fokus pada dua hal saat duduk menjadi anggota DPR nanti, yakni pendidikan dan kesehatan.
Ia ingin meningkatan kualitas pendidikan di Sulut yang menurutnya masih tertinggal. Hal tersebut tampak dari rendahnya warga Sulut yang lolos tes CPNS.
Dalam bidang kesehatan, menurutnya tenaga medis di Sulut masih kurang dan tidak merata.
Banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit yang lokasinya cukup jauh karena keterbatasan alat dan tenaga medis.
Oleh karena itu setelah dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2019 nanti, Hillary berharap dapat duduk di kursi Komisi 10, sesuai dengan tujuannya menjadi anggota DPR.
Atau paling tidak menurutnya, bisa bekerja di Komisi 3 sesuai dengan latar belakang pendidikannya yakni Magister Hukum Universitas Washington.
"Tapi semuanya diserahkan kepada partai atau fraksi Nasdem nanti," ujarnya.
Ia mengaku sudah tidak sabar duduk menjadi anggota DPR yang pelantikannya dilakukan pada 1 Oktober 2019 mendatang.
"Saya tidak sabar untuk menunjukan bahwa mereka tidak salah memilih saya," ujarnya.
Terpilih menjadi anggota DPR dengan usia muda, lanjut Hillary, merupakan tanggung jawab besar, khususnya kepada 70 ribu masyarakat Sulawesi Utara yang memilihnya pada Pemilu Legislatif 2019.
Ia mengatakan meskipun usianya tergolong belia untuk menjadi politisi, namun ia berani beradu dengan politisi senior untuk urusan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Saya tahu persis kalau soal ketulusan hati memberi diri buat rakyat, saya yang masih seumur jagung ini boleh diadu dengan yang senior," ujarnya.
Terpilihnya menjadi anggota DPR menurut Hillary membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.
Masyarakat tidak menilai latar belakang kesukuan atau ras dalam memilih wakilnya di DPR RI.
Oleh karena itu ia bertekad tidak akan menyia-nyiakan amanah dari masyarakat tersebut.
"Karena tidak bisa dipungkiri, melihat latar belakang, saya baru berusia 23 tahun, paling muda, saya seorang perempuan dan dari kaum minoritas Nasrani, suku Minahasa, masih ada darah keturunan Tiong Hoa, dan dibesarkan di daerah terpencil perbatasan ujung Indonesia di Kabupaten Talaud, dan kenyataan ini harusnya jadi tantangan tersendiri buat saya," ungkapnya.
Hillary mengaku bersyukur terpilih menjadi anggota DPR RI.
Cita-citanya menjadi politisi dapat terkabul. Menurutnya perjuangan untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya menjadi anggota DPR tidaklah mudah.
"Tidak mungkin masyarakat tergerak memilih saya tanpa campur tangan Tuhan. Saya memahami bahwa ini adalah tanggung jawab besar, saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. (tribun network/fik/wly)