Baca tanpa iklan
Satu diantaranya adalah Kementerian Pertahanan.
Dilansir Tribunnews, Hasanuddin juga mengingatkan beberapa daerah masih banyak yang pro-kontra terhadap rencana menempatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
"Saya pribadi setuju rekonsiliasi karena negara memang tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua kelompok saja," ujar Hasanuddin, Selasa.
"Namun, dalam rekonsliasi juga perlu memperhatikan unsur keadilan. Kalau berbiaca pembagian kekuasaan, maka jangan diberikan pos strategis atau pos yang memiliki elektoral tinggi kepada lawan politik," tuturnya.
"Berilah yang bekas lawan politik, pos menteri yang biasa saja. Kan, kemarin sudah bertempur mati-matian (saat pilpres)."
"Maka, adalah adil kalau yang diprioritaskan kepada mereka yang berkeringat. Berjuang bersama dalam koalisi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengingatkan kembali posisi Kementerian Pertahanan adalah posisi cukup penting.
"Dan harus jujur juga, pendukung pak Prabowo masih ada yang belum sepakat (mau) bergandengan tangan dengan kelompok pendukung Jokowi."
"Jadi, sekali lagi hal ini perlu difikirkan ulang," tegas Hasanuddin.
7. Poros Benhil Aznil Tan
Masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi dinilai Koordinator Relawan Jokowi, Poros Benhil Aznil Tan, membuat sistem demokrasi tidak akan sehat.
Pasalnya, Prabowo diketahui menjadi lawan Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden.
"Itu tidak sehatlah demokrasi dengan hadirnya Prabowo dalam kabinet," ujar Aznil saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
"Capresnya kok masuk ke dalam pemerintahan, itu enggak sehat pemerintahan nantinya, nanti goyang pihak oposisi, lemah pihak oposisi," tambahnya.
Tak hanya itu, Aznil juga membahas soal Prabowo yang dianggapnya terlibat kasus pelanggaran HAM pada 1998.
"Prabowo itu adalah pelanggar HAM, harus tuntaskan dulu, harus clear-kan dulu," tandasnya.
8. Novel Bamukmin
Langkah Prabowo Subianto merapat menjadi koalisi pendukung pemerintah disayangkan juru bicara PA 212, Habib Novel Bamukmin.
Novel menilai, sebaiknya Prabowo tetap menjadi oposisi agar mendapat kehormatan dari pendukungnya saat Pilpres 2019.
Lebih lanjut, Novel menilai wibawa Prabowo akan jatuh jika menerima tawaran Jokowi menjadi menteri.
"Apalagi posisi kalau benar Prabowo jadi menteri benar-benar sangat menjatuhkan wibawa," kata Novel saat dikonfirmasi Tribunnews, Selasa.
"Sejatinya Prabowo wajib menjadi oposisi saja, dengan begitu posisi Prabowo sangat terhormat dan disegani baik kawan maupun lawan," imbuhnya.
Tak hanya itu, Novel menganggap keputusan Prabowo bisa menyakiti para pemilihnya di Aceh dan Sumatera Barat.
Diketahui, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang telak di dua daerah tersebut saat Pilpres 2019.
Baca: Profil 7 Nama yang Nyatakan Siap Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Mahfud MD hingga Prabowo
Baca: Prabowo Jadi Calon Menhan, Gerindra: Prabowo Sosok Tentara Cerdas dan Punya Jaringan Kuat
Novel juga mengungkapkan, Prabowo sudah meninggalkan ulama sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Semua itu terjadi karena tindakan Prabowo sudah berani meninggalkan ulama dari saat MK mengetuk palu atas hasil arogan."
"Sampai hari ini Prabowo tidak menjalin silaturahmi lagi dengan ulama maka jelas fatal akibatnya dengan ditinggalkan oleh pemilihnya karena penghianatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Gerindra-nya," tuturnya.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Tribun Jakarta, Kompas.com)