Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan nama calon yang akan menempati posisi sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dewan Pengawas KPK akan dilantik Desember 2019, bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK.
Menkopolhukam Mahfud MD, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan tanggapan soal Dewan Pengawas KPK.
Mahfud MD
Mahfud MD menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pemilihan Dewan Pengawas karena hal itu merupakan wewenang Presiden.
Ia mengatakan anggota Dewan Pengawas KPK akan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi.
Saat ditanya apakah memberikan rekomendasi nama untuk Presiden, Mahfud MD menyanggahnya.
"Enggak, saya juga tidak memberi nama," kata Mahfud MD.
Penunjukan Dewan Pengawas KPK tanpa melalui Panitia Seleksi (Pansel) karena sudah tertuang di undang undang KPK.
"Kan menurut undang undang untuk pertama kali Dewan Pengawas itu dipilih oleh Presiden. Itu undang undangnya untuk yang kedua boleh pakai Pansel," ujar Mahfud MD, dikutip Tribunnews.com dari acara Kompas Pagi yang di unggah di kanal YouTube KOMPASTV pada Selasa (5/11/2019).
Mahfud MD menambahkan penunjukan Dewan Pengawas KPK paling lambat bersamaan dengan pelantikan komisioner KPK yang baru.
Soal Dewan Pengawas KPK, Mahfud MD: Saya Tidak Memberi Nama
Fadjroel Rachman
Fadjroel Rachman menerangkan penunjukan Dewan Pengawas KPK sedang dalam proses.
Dilansir Tribunnews.com dari YouTube TV One, Selasa (5/11/2019), Presiden Jokowi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang memproses nama-nama tertentu yang diusulkan oleh banyak pihak.
"Terkait nama-nama yang masuk dalam Dewan Pengawas secara khusus tidak ada yang disebutkan," ujarnya.
Fadjroel menambahkan nama-nama yang masuk sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak masyarakat.
Mengenai jumlah Dewan Pengawas KPK, Fadjroel juga mengatakan akan dipilih lima orang Dewan Pengawas KPK karena disesuaikan dengan Undang-Undang KPK.
Ketika ditanya mengenai komposisi dari lima orang tersebut, ia menjawab akan didominasi yang memiliki latar belakang hukum.
"Di masa transisi itu kan hak presiden yang berhak menentukannya. Umumnya pasti dari Hukum pasti ada, tapi ada pihak non hukum," ungkap juru bicara Presiden Jokowi.
Fadjroel menambahkan bahwa pemerintah benar benar pro terhadap penegakan anti korupsi di Indonesia.
Jokowi Siapkan 5 Nama Calon Dewan Pengawas KPK, Minta Masukan dari Berbagai Pihak Masyarakat
Kabar Jokowi Tunjuk Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK Hoaks, Ini Kandidatnya
Febri Diansyah
Febri Diansyah berharap dengan ditunjuknya Dewan Pengawas KPK kedepannya KPK tetap bisa melakukan pemberantasan korupsi.
Ia juga berharap orang yang dipilih menjadi pegawai KPK, pimpinan maupun Dewan Pengawas adalah orang yang memang memiliki kapasitas dan pengetahuan.
Dan yang paling utama adalah integritas untuk pemberantasan korupsi.
"Apalagi orang orang yang akan melakukan pengawasan terhadap kerja KPK,"ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (6/11/2019).
Febri merasa KPK akan sangat senang diawasi meskipun sebelumnya ada perdebatan mengenai pasal Dewan Pengawas.
Ia menambahkan Dewan Pengawas yang tertera dipasal justru masuk ke wilayah teknis penegakan hukum.
Hal teknis tersebut meliputi perijinan penyadapan dan penyitaan.
Tapi dalam konteks pengawasan sejak dulu KPK senang dan terbuka dengan pengawasan tersebut.
"Jadi intinya harapan KPK kalau ada pemilihan pemilihan pejabat baru apalagi untuk KPK maka aspek integritas dan kapasitas itu menjadi hal yang paling utama," ungkap juru bicara KPK.
Warisan Belanda, Seragam PNS Tak Cocok, Sarung Maruf Amin dan Celana Cingkrang Jadi Baju Baru ASN?
Sebelumnya, Jokowi menegaskan akan tunjuk langsung Dewan Pengawas KPK.
Jokowi mengatakan tidak akan ada panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," ujar Jokowi.
Meski tidak melalui pansel dan pemilihan langsung ditunjuk oleh dirinya, Jokowi meminta agar masyarakat mempercayai pilihannya.
Jokowi juga memastikan, nantinya yang terpilih merupakan sosok yang memiliki kredibilitas yang baik.
"Tapi percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," tegasnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah Ungkap Harapan Terhadap Dewan Pengawas KPK yang Akan Ditunjuk
Nama-nama yang Diusulkan
Diberitakan sebelumnya, Selasa, (5/11/2019), aktivis antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar mendorong beberapa nama mantan komisioner KPK untuk dipilih Presiden Jokowi.
Dilansir dari Tribunnews.com,beberapa nama itu adalah Amien Sunaryadi, M. Busyro Muqoddas, dan Laode Muhammad Syarif.
1. Amien Sunaryadi adalah pimpinan KPK periode 2003-2007
2. M Busyro Muqoddas adalah Ketua KPK periode 2010-2011
3. Laode Muhammad Syarif adalah Wakil Ketua KPK periode 2015-2019.
Erwin mengingatkan agar Jokowi jangan mengulang lagi kesalahannya dengan memilih anggota Dewan Pengawas KPK yang tidak kompeten, dan harus mengerti agenda pemberantasan korupsi.
"Jokowi harus mendengar banyak suara dari sejumlah masyarakat sipil yang selama ini concern (perhatian) terhadap pemberantasan korupsi," tegas Erwin.
Patung Lilin Agnez Mo Tambah Koleksi Museum Madame Tussauds Singapura, Artis Pertama dari Indonesia
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Faisal Abdul Muhaimin)