Baca tanpa iklan
"Dengan demikian, kita dorong dengan penugasan Ahok sebagai komisaris utama," ucap Hasto di sela-sela kunjungannya di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Begini Pemberitaan Internasional Tentang Ahok yang Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina
Selain itu, Hasto berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa menjadikan Pertamina cepat melakukan langkah konsolidasi baik dalam bisnisnya, keuangan, strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal.
"Kami percaya bahwa Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik," harap Hasto.
Hasto pun menegaskan, pihaknya mengikuti aturan undang-undang terkait Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina sekaligus kader PDI Perjuangan.
Baca: Erick Thohir Pilih Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Demi Capai Target Kurangi Impor Migas
Sehingga, Ahok tidak perlu mundur sebagai kader partai pimpinan Megawati Soerkarnoputri itu. Karena, sepenuhnya PDIP patuh pada aturan undang-undang.
"PDIP taat asas, kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan pak menteri BUMN sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya PDIP akan ikut UU, itu sikap PDIP," jelas Hasto.
Kritik PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
PKS menilai, sosok Ahok dinilai memiliki rekam jejak yang buruk di tengah masyarakat.
Baca: Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, PA 212: Tak Masalah, Asal Jangan Singgung Agama Lagi
"Erick Tohir mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena sosok beliau yang kontroversial, baik dari kepribadiannya, jejak kasus hukumnya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/11/2019).
PKS, kata dia, menyesalkan penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama salah satu perusahaan BUMN.
Apalagi, saat ini ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kasus yang menimpa Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Catatan tentang temuan BPK di beberapa kasus ketika beliau menjabat di DKI Jakarta, bahkan dari sisi profesionalitas, kecakapan manajerial, serta penguasaannya yang minim di bidang migas," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, penunjukkan Ahok juga dinilai tidak tepat lantaran masih banyak anak bangsa lainnya yang memiliki track record mumpuni dibandingkan Ahok.