News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Masa Jabatan Presiden

Titi Anggraini Ungkap Kekuasaan Otoriter Bermula dari Masa Jabatan Presiden yang Tak Dibatasi

Penulis: Nuryanti
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan Indonesia seperti krisis figur akibat adanya wacana penambahan masa jabatan presiden.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, diperlukan sistem yang baik dan pemimpin yang baik untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Menurut Titi, jika yang bekerja hanya orangnya, maka sistem dalam negara akan rusak.

Sebaliknya jika yang berjalan adalah sistemnya, maka siapapun presidennya tidak akan menjadi masalah.

"Pertama orientasi kita orang atau sistem?, kalau yang bekerja ada orang, tentunya sistem akan rusak," ujar Titi di Studio Kompas TV, Minggu (24/11/2019), dikutip dari Kompas TV.

"Kalau sistem yang bekerja, siapapun yang mengisi sistem maka dia akan berjalan," lanjut Titi.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan Indonesia seperti krisis figur akibat adanya wacana penambahan masa jabatan presiden. (Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV)

Sehingga Titi menyimpulkan jika hanya memilih pemimpin tanpa memilih sistem yang bagus, itu kurang tepat.

"Jadi meletakkan pada figur itu kurang tepat," jelas Titi Anggraini.

Titi Anggraini mengatakan, sistem dan orang yang tepat diperlukan untuk memimpin sebuah negara.

Belajar kepemimpinan di Indonesia sebelumnya dan negara lain, masa jabatan presiden yang tidak dibatasi akan menimbulkan kekuasaan yang otoriter, dan memunculkan pemimpin yang diktator.

"Sistem dan orang kan harus dipertemukan dua-duanya, 20 tahun tidak serta merta tidak demokratis, tapi belajar dari praktik-praktik negara dunia, negara otoriter diktator bermula dari kekuasaan yang tidak dibatasi," jelas Titi.

Menurutnya, Indonesia ini perlu membangun sebuah sistem yang baik untuk mencegah tindak penyalahgunaan wewenang.

"Kita membangun perangkat instrumen yang membatasi ruang-ruang penyimpangan itu terjadi," ungkap Titi.

Ia berujar bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden tersebut masih menjadi sebuah asumsi.

Sehingga menurutnya diperlukan pembatasan periode masa jabatan presiden agar tidak terjadi penyimpangan.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini