Baca tanpa iklan
Anggaran riset Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN.
"Peran swasta dan yang lain sangat kecil. Padahal kalau kita melihat negara tetangga, Thailand dan Malaysia misalkan, tanpa menyebut Singapura. Itu peran swasta lebih dominan daripada peran pemerintah dalam research and development termasuk inovasi," kata Bambang.
Baca: Mulan Jameela Mengaku Sempat Deg-degan Sebelum Dengar Paparan Bambang Brodjonegoro dalam Rapat DPR
Selain itu ia mengatakan, BRIN juga bertugas untuk menjadi fasilitator dalam mengajak swasta, BUMN, dan masyarakat secara umum untuk dapat terlibat di kegiatan riset dan inovasi.
Menurutnya, pihak swasta tidak akan dilibatkan lewat mekanisme amal (charity) atau Corporate Social and Responsibility melainkan dilibatkan untuk keperluan bisnis.
Penelitian dan pengembangan itu menurutnya perlu dilakukan oleh pihak swasta agar produk mereka kompetitif.
Baca: Polri Pastikan Tetap Berikan Bantuan Hukum Terhadap Suporter Indonesia Yang Masih Ditahan Malaysia
Selain itu, menurutnya penelitian dan pengembangan tersebut tidak perlu dikerjakan sendiri, tapi bisa dilakukan bersama dengan lembaga penelitian yang ada di bawah BRIN nantinya.
"Ini juga menjadi target kami lima tahun ke depan untuk mengajak swasta lebih terlibat. Apalagi sudah ada insentif melalui PP 45 yaitu super tax deduction 300 persen untuk perusahaan yang mau melakukan R and D," kata Bambang Brodjonegoro.
Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Masih Dibicarakan
Menteri Riset, Teknologi, sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek dan Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum selesai.
Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini dirinya masih menegosiasikan struktur organisasi BRIN dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ia pun berharap pada Januari 2020 struktur organisasi BRIN sudah selesai dan bisa diterapkan.
Baca: Menristek: Start Up Lokal Dapat Mengurangi Ketergantungan Terhadap Produk Asing
"Ibu dan Bapak Komisi VII, kami harapkan nanti kalau kita ketemu lagi Januari, kita ketemu dengan organisasi yang sudah lebih mapan dan jelas bentuknya. Karena kami masih negosiasi dengan Kemenpan RB mengenai detail dari atruktur organisasinya," kata Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja dengan KomisI VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Meskipun struktur organisasi BRIN belum rampung, tetapi ia memastikan bila badan baru tersebut akan diisi beberapa deputi.
Baca: Bambang Brodjonegoro Cerita Pengalaman Dirinya Tiga Kali Jabat Menteri Berbeda di Hadapan Mahasiswa
"Ada Deputi yang terkait dengan kebijakan misalkan Deputi Risbang, Deputi Inovasi. Tapi nanti ada juga Deputi yang terkait dengan bidang. Jadi ada Deputi yang menangani penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan, misalkan di bidang kesehatan, pangan, dan obat. Nanti misalkan ada Deputi Litbangjirap untuk pertahanan, kemanan, ICT, ketahanan bencana dan sebagainya," kata Bambang.
Baca: Tanggapan Bambang Brodjonegoro Soal Rusuh di Calon Ibu Kota Indonesia
Ia menjelaskan, organisasi di BRIN akan dibuat gaya sistem manajemen matrix antara kebijakan dan bidang.
"Kira-kira nanti kami akan buat organisasinya seperti matrix kalau Bapak Ibu familiar dengan management style system matrix antara kebijakan dan bidang," kata Bambang.