Baca tanpa iklan
Namun, menurut Laode, rekomendasi tersebut justru seringkali tidak digubris pihak kementerian.
Ia mencontohkan rekomendasi proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas dan izin tambang ilegal yang tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
Kemudian ada pula rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka dokumen HGU kepada publik.
"(Ada anggapan) pencegahan KPK itu tidak pernah melakukan apa-apa. We do a lot. Tapi enggak ditulis juga sama teman-teman media," tuturnya.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Kristian Erdianto)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Laode: KPK Merasa Tidak Dihargai oleh Pemerintah dan DPR"
BERITA REKOMENDASI