TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menegaskan dirinya dicekal pihak pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.
Menanggapi dugaan pencekalan Rizieq Shihab, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap pemerintah Indonesia tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya.
Hal itu disampaikan Fadli Zon terkait kasus pemulangan Rizieq Shihab kepada awak media usai menghadiri reuni 212 di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/19).
Fadli Zon menduga ada upaya terselubung dari oknum tertentu di Indonesia karena sulitnya proses pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia.
"Apalagi kalau ini ada dugaan atas permintaan dari oknum-oknum tertentu didalam negeri supaya Habib Rizieq tidak kembali," ungkapnya, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Minggu (1/12/2019).
Fadli Zon mendengar dari perkataan Rizieq Shihab langsung ketika itu bahwa kasus pencekalan ini sangatlah rumit.
"Jadi ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menginginkan bahwa Habib Rizieq tidak berada di Indonesia," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga menilai pemerintah gagal berdiplomasi dalam pemulangan Rizieq Shihab.
"Ini adalah kegagalan dari pemerintah kita di dalam melakukan diplomasi ya, apapun ceritanya semisal dari Arab Saudi yang tidak mengizinkan, tidak boleh ada seorang warga negara yang tidak boleh keluar dari negara itu," jelasnya.
Lanjut, Fadli menegaskan hal itu adalah sebuah kejahatan yang melanggar hak untuk hidup
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan dirinya selalu mengikuti kasus yang menyangkut Rizieq karena kesulitan untuk kembali ke Indonesia
"Saya cukup dekat mengikuti kasus yang menyangkut Habib Rizieq dan berkali-kali beliau mau kembali ke Indonesia itu ada kesulitan," ujar Fadli Zon.
Ia juga mengungkapkan yang menciptakan dan memperpanjang persoalan ini, menurut Fadli hal itu yang menginginkan keterpecahan di masyarakat.
"Jadi harusnya pemerintah mau, saya kira sangat sebentar sekali, saya katakan paling sehari juga beres, kalau pemerintahnya mau, tapi pemerintah keliatannya enggan," pungkasnya.
Dilansir dari YouTube Front TV, Jumat (8/11/2019). Berikut ini pernyataan lengkap Rizieq Shihab soal pencekalan, sambil menujukkan dua dokumen tersebut: