Baca tanpa iklan
Dengan adanya cetak biru tersebut, menurutnya hal yang dibahas bukan soal kebijakan yang berjalan beberapa tahun saja.
"Kami bicara bukan hanya dua tahun, tiga tahun. Kami bicara lima tahun, 10 tahun dan kami tidak beli kucing dalam karung," tegasnya.
Dukungan Kabiro Komunikasi Kemendibud
Dukungan tersebut datang dari Kabiro Komunikasi Kemendibud, Ade Erlangga Masdiana.
Ade Erlangga menegaskan akan bersama-sama dengan Komisi X DPR RI memastikan revisi UN adalah kebijakan baru.
"Selanjutnya, kami akan rumuskan bersama-sama dan redesain," tutur Ade Erlangga.
Ia menambahkan, terkait rumusan dan desain ulang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur.
Tolak ukur itu tentunya untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan.
Jusuf Kalla Menolak Revisi UN
Namun, kebijakan baru dari Nadiem ini juga mendapat penolakan.
Penolakan tersebut datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menyampaikan kebijakan penghapusan UN bukanlah langkah yang tepat.
“Jangan menciptakan generasi muda yang lembek,” ujar JK dilansir YouTube KompasTV, Kamis (12/12/2019).
Ia menuturkan ujian nasional seharusnya menjadi bagian penting dari sebuah proses pembelajaran.