Kemendagri Jalin Kerja Sama dengan PPATK Awasi Keuangan Daerah, Tito Akui PPATK Jadi Mitra Penting

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) menjadi mitra penting bagi Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan Tito seusai menggelar pertemuan dengan PPATK di Kantor Kemendagri, Jakarta Jumat (20/12/2019) siang.

Mendagri Tito mengapresiasi PPATK yang membantu Kemendagri dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, PPATK menemukan adanya rekening kasino kepala daerah ke mitra kerja.

Tito Karnavian mengaku, persoalan rekening kasino kepala daerah turut menjadi hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Ketua PPATK.

Lebih lanjut Tito mengapresiasi temuan PPATK yang disebutnya sangat membantu Kemendagri tersebut.

“Apa yang disampaikan PPATK tentu dari awal saya sudah menyampaikan memberikan apresiasi ini pasti sudah secara langsung maupun tidak langsung mendukung tugas pokok saya selaku Mendagri untuk melakukan pengawasan,” kata Tito dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, Kemendagri bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, termasuk Kepala Daerah dan peanggarannya sesuai dengan UU yang berlaku.

Namun demikian, dalam hal pengawasan, diakuinya Kemendagri tak memiliki untuk mendeteksi sistem perbankan dan lainnya.

Tito mengaku, Kemendagri membutuhkan peran PPATK yang mampu mendeteksi sistem perbankan yang dalam hal ini kemampuan tersebut tak dimiliki Kemendagri.

"Dalam hal pengawasan ini, kami tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi sistem perbankan dan lain-lain," terang Tito, dikutip situs Kemendagri.

Kerja Sama

Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa Kemendagri dan PPATK akan menjalin kerjasama dalam hal pengawasan dan lalu lintas anggaran yang melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kita sepakat untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, Kemendagri dengan PPATK, terutama dalam pengawasan anggaran-anggaran ya, lalu lintas anggaran yang melibatkan pemerintahan, lebih spesifik Pemerintah Daerah,” kata Mendagri, dikutip dari laman Kemendagri.