News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gibran Terjun ke Politik

Ikuti Uji Kelayakan Pilkada, Hasto Kristiyanto Sebut Gibran Berpeluang Meski Terganjal Keanggotaan

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: bunga pradipta p
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gibran Rakabuming saat memberikan keterangan pada wartawan seusai bertemu dengan sejumlah tokoh PDI Perjuangan, Kamis (19/12/2019).

TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjalani fit and proper test atau uji kepatuhan dan kelayakan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2019).

Gibran datang dengan atribut partai untuk fit and proper test bagi para bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar Pilkada.

Gibran datang memakai kemeja berwarna merah lengan panjang didampingi sejumlah kader PDI Perjuangan.

Gibran datang untuk mengkuti uji kelayakan pada sesi ketiga.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan kesiapannya untuk membesarkan PDI Perjuangan.

"Pokoknya perlu saya garisbawahi saya sebaagi anak muda, sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai bakal calon Wali Kota Solo,

saya ingin membesarkan PDI Perjuangan," ujar Gibran dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (21/12/2019).

Gibran menuturkan, dirinya ingin bergotong royong dengan semua elemen partai untuk memajukan PDI Perjuangan.

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui TribunSolo.com, Selasa (17/12/2019). (TribunSolo.com/Ryantono Puji)

Termasuk menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh senior PDI Perjuangan.

"Intinya saya siap untuk mengabdi kepada partai," terang Gibran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan Gibran berpeluang diusung partainya di Pilkada 2020 mendatang.

Diketahui, ada syarat yang mengharuskan keanggotaan minimal tiga tahun untuk diusung sebagai kepala daerah.

Meski demikian, Hasto menuturkan, semua itu bisa dikesampingkan jika Gibran mendapat dukungan dari masyarakat luas.

"Kalau kita melihat peraturan partai kita tidak bisa melihat pasal demi pasal, harus melihat secara komprehensif," ujar Hasto dikutip dari Kompas.com.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini