Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang lebih sekira 2 tahun lagi.
Sejak ditinggal Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno maju Pilpres 2019, kursi tersebut masih kosong.
Orang nomor satu di DKI Jakarta itu hingga saat ini belum memiliki pendamping.
Isu rebutan jatah kursi untuk posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pun bermunculan.
Tarik ulur tersebut terjadi antara Partai Gerindra dan PKS.
Kedua partai politik tersebut merupakan pengusung kepala daerah di DKI Jakarta.
Terkait hal ini, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari memberikan tanggapan.
"Kami ingin menegaskan komitmen dari Gerindra. Pak Prabowo sering bilang 'isuk dele, sore tempe' (pagi kedelai, sore tempe), konsistensi pimpinan itu dipertanyakan. Apalagi beredar manuver yang kontra produktif," kata Ahmad yang dikutip Tribunnews melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (30/12/2019).
Ia mengatakan, Prabowo dan Sandiaga Uno telah berkomitmen memberikan jatah kursi Wakil Gubernur DKI kepada PKS.
Diketahui, PKS mengajukan dua nama ke DPRD untuk diproses menjadi Wagub DKI.
Di antaranya yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Ahmad Fathul Bari menyayangkan, proses pengajuan tersebut berhenti di DPRD.
Lalu, Gerindra mengajukan empat nama baru ke DPRD.
"Kami bukan pihak yang sebegitu nafsunya untuk memegang posisi Wagub ya? Justru kami ingin mendukung komitmen dari Prabowo dan Sandiaga untuk memperjuangkan komitmennya sendiri," tuturnya.
Ia menegaskan agar ucapan yang sering dilontarkan Prabowo soal 'isuk dele, sore tempe' jangan hanya sebatas ucapan.
Ahmad berharap hal itu juga merupakan suatu komitmen.
Fahri Hamzah Memberikan Tanggapan
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai lamanya kekosongan wakil gubernur dapat merugikan masyarakat.
Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitter, Senin (30/12/2019) pukul 10.27 WIB.
Fahri Hamzah juga menilai hal tersebut dapat mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.
Fahri Hamzah mengungkapkan warga DKI Jakarta berhak mengetahui apa yang terjadi.
Menurutnya, wakil gubernur adalah pilihan rakyat secara terbuka.
"Sebenarnya warga DKI berhak tau apa yg terjadi...
Wagub pada dasarnya adalah pilihan rakyat scr terbuka.
Dan kekosongan yg lama adalah berkurangnya pelayanan.
Negosiasi di belakang layar juga dapat dianggap merugikan rakyat.
Apalagi jika masalahnya bukan kapasitas tapi isi tas," tulisnya.
Selain itu, mantan Politisi PKS ini juga heran apa yang sebenarnya terjadi.
Melalui cuitan lain, Fahri Hamzah bertanya-tanya pengganti Sandiaga Uno tak kunjung ada.
Menurutnya, hak-hak warga negara tidak terpenuhi dengan kosongnya jabatan publik yang dipilih oleh publik.
Rakyat DKI Jakarta pun menurut Fahri Hamzah tidak dilayani sesuai dengan yang dijanjikan saat Pilkada.
"Mengapa lama betul menunggu wagub DKI? Apa yang terjadi?
Hak rakyat untuk dilayani sesuai janji mereka waktu Pilkada akhirnya terhambat...
Kekosongan jabatan publik yg telah dipilih rakyat adalah kerugian dalam pemenuhan hak-hak warga negara...
Ada apa? #ManaWagubDKI ?" tulisnya.
Fahri Hamzah juga mengungkapkan hadirnya pejabat sangat berarti bagi pemenuhan hak rakyat.
Menurutnya, jika pejabat sehari saja tidak hadir, dapat berakibat terbengkalainya hak-hak rakyat.
"Sehari saja pejabat tak hadir maka hak2 rakyat yang terbengkalai juga banyak..
Apalagi kalau hampir setahun.
Jadi, publik harus mengingatkan kepada yang berwenang agar kewajiban mengisi posisi pejabat publik ibukota ini jangan ditunda lagi.
Sekedar saran dari bawah. #ManaWagubDKI," ujarnya.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)