Baca tanpa iklan
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden.
Mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Masuki Perairan Indonesia
Mengutip Kompas.com, kapal-kapal ikan asing, termasuk kapal China, kembali masuk ke Laut Natuna Utara setelah pemerintah gencar menenggelamkan kapal illegal fishing 5 tahun ke belakang.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengungkapkan, kembalinya kapal-kapal asing tersebut disebabkan kayanya sumberdaya perikanan di Laut Natuna Utara.
"Potensi di Laut Natuna bagian utara yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaa Perikanan Negara Republik Indonesia (WPNRI) 711, itu termasuk wilayah yang kaya akan ikan tuna, cakalang, dan tongkol," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Ia mencontohkan, kapal-kapal Vietnam banyak mengejar ikan yang bernilai ekonomi tinggi.
Misalnya ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Di sisi lain, Abdul juga mengatakan bahwa stok ikan tuna, cakalang, dan tongkol di perairan Vietnam atau China juga sudah menipis.
Oleh karena itu, nelayan-nelayan tersebut pergi mencari ikan ke Laut Natuna Utara yang potensi perikannnya masih besar.
"Kenapa mereka lari ke Natuna? Alasan utamanya adalah potensi ikan serupa di perairan mereka sudah mulai menipis sehingga mereka (Vietnam) memberdayagunakan 2.134 kapal yang dimiliki di atas 50 gross ton lari ke perairan kita," kata dia.
Di sisi lain ucap Abdul, China juga mengklaim Laut Natuna Utara merupakan zona tradional nelayannya mencari ikan.
Khusus untuk China ucapnya, tak hanya sumberdaya perikanan yang diincar. Abdul menilai China juga mengincar Laut Natuna Utara karena kaya akan sumberdaya minyak dan gas.
Ia mengatakan, kata kunci dari persoalan di Natuna yakni keberadaan.
Ia menilai pemerintah Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut.
Di sisi lain ia menilai, para nelayan Indonesia pun harus ramai-ramai mencari ikan di Natuna untuk menunjukan bahwa sumberdaya perikanan di wilayah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.