Baca tanpa iklan
Mayoritas saham tersebut tidak liquid dan mengalami penurunan nilai investasi.
Saham tersebut adalah PT Bank Yudha Bhakti Tbk, PT Alfa Energi Investama Tbk, PT Hartadinata Abadi Tbk, PT Island Concepts Indonesia Tbk, PT Inti Agri Resources, PT Indofarma Tbk. PT Hanson International Tbk, PT Pelat Timah Nusantara Tbk, PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, PT Pool Advista Finance Tbk, PT Pool Advista Indonesia Tbk, PT PP Properti Tbk, PT Sidomulyo Selaras Tbk, PT SMR Utama Tbk.
Demi kepentingan publik, Alamsyah menegaskan, informasi yang menyangkut dana publik harus dibuka dan kantor akuntan publik yang melakukan audit perlu diperiksa.
Contohnya saja akuntan publik yang melakukan audit di Jiwasraya dapat menutupi rekayasa keuangan sejak tahun 2006.
"Saat ini kita sedang menghadapi gejolak ekonomi global yang akan berimbas ke perekonomian domestik. BUMN, apa lagi BUMN asuransi, adalah salah satu sabuk pengaman utama dalam menghadapai gejolak ekonomi," ujarnya.
"Para perusak BUMN itu sangat jahat, apa lagi para petinggi yang mempermainkan kesejahteraan para prajuit dan keluarganya," tegasnya.
Alamsyah menambahkan, kini misteri keengganan ASABRI untuk digabungkan ke BPJS selama ini sudah terjawab.
Untuk menangani kasus penyimpangan di pasar modal, Kejaksaan Agung harus segera mengamankan data transaksi yang ada di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Alamsyah mengingatkan kejadian terbakarnya kantor BI dan BPK yang menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam menangani penyimpangan BLBI.
Di era ini, data transaki elektronik tersimpan dalam suatu data center, sehingga infrastruktur strategis ini harus segera diamankan aparat berwajib.
Selain mengamankan data transaksi finansial di bursa, hal lain yang mendesak dan penting dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi di pasar modal adalah melanjutkan reformasi pengawasan dan mitigasi risiko untuk menjaga akuntabilitas, termasuk di dalamnya melakukan institutional review fungsi OJK.
Pihaknya juga meminta pemerintah memberlakukan sistem punishment ke Kantor Akuntan Publik dan black list terhadap profesional sektor keuangan, baik akuntan, aktuaris dan manager investasi yang ugal-ugalan.
Selain itu juga harus dilakukan review terkait akuntabilitas tata kelola korporasi, seperti meninjau ulang posisi auditor internal yang selama ini berada di bawah direktur utama dan sistem pengusulan auditor eksternal.
Tak hanya itu, juga harus segera dilakukan pembatasan besaran transaksi dalam momen tertentu perlu mulai diatur untuk menekan risiko.
“Memperkuat fundamental pengawasan untuk menjaga integritas pasar modal penting, karena pasar modal adalalah salah satu infrastruktur strategis ekonomi nasional, sepenting halnya penyederhanaan perijinan investasi,” tegas Alamsyah.