Baca tanpa iklan
"Menimbang surat Keputusan Presiden pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan yang berlaku sejak saat sumpah jabatan sehingga masa jabatan masih berlaku. Dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Pimpinan masih berwenang berlaku sampai dewan pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas berdasarkan uu ini," kata Jaini.
Jaini menambahkan pengangkatan dan pemberhentian 2019 yang mengangkat pimpinan KPK maka dengan demikian pemberhentian pimpinan KPK periode 2015-2019 dilakukan karena masa jabatan telah berakhir.
"Bukan karena pengembalian mandat atau pengunduran diri. Maka tidak ada kekosongan hukum atas pengembalian mandat," tambahnya
Sebelumnya, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.
Sidang pembacaan putusan digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Selasa (21/1/2020).
"Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon sebelumnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan pra peradilan para pemohon yaitu satu pemohon Rezky Herbiyono pemohon kedua yaitu Nurhadi pemohon ketiga Hiendra Soenjoto," kata Akhmad Jaini, membacakan putusan pra peradilan.
"Membebani para pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil,".
Dalam pertimbangannya, hakim Akhmad Jaini menyebutkan apa yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur hukum.
Untuk diketahui, praperadilan ini diajukan Nurhadi bersama dua orang lainnya, yaitu Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT).
Baca: Ombudsman RI Bentuk Tim Investigasi Bongkar Kejanggalan Jiwasraya, Asabri dan Taspen
Nurhadi diduga terlibat kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA serta penerimaan gratifikasi. Mereka telah berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan Nurhadi dan Rezky menerima suap dari Hiendra.
Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT. MIT vs PT. KBN (Persero).
Nurhadi diduga telah menerima gratifikasi atas tiga perkara di pengadilan. Dia diduga menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap/gratifikasi dengan total Rp46 miliar.