Baca tanpa iklan
“Kami juga ingin mendapat tambahan dana DAK dari pusat, khususnya untuk infrastruktur jalan dan drainase serta bendungan di Latuppa untuk penanggulangan banjir, sekaligus destinasi wisata. Saat ini DAK yang kami terima dari APBN hanya R 14 miliar,” kata Judas Amir.
Wali Kota Palopo juga meminta agar DPD RI dapat menyampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memperhatikan jajaran di bawahnya.
Hak tersebut penting agar tidak alih fungsi lahan hutan dan seolah membiarkan perambah hutan di wilayah Palopo.
“Sebab kami sudah diingatkan oleh BNPB, ancaman serius banjir dan longsor serta pergerakan tanah,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Senator asal Sulawesi Barat, Ajbar menyampaikan saat ini DPD RI sedang menyiapkan RUU Investasi Daerah dan RUU BUMDes untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Ini tentu penting bagi kota jasa seperti Palopo, agar kemudahan berusaha dan berinvestasi bisa semakin meningkat,” kata Ajbar.
Sedangkan Senator asal Toraja, Lily Amelia menyampaikan kepada Wali Kota, bahwa sebelum La Nyalla menjadi ketua DPD RI, dirinya sudah meminta kepada pria berdarah Bugis itu untuk keliling Indonesia bila terpilih menjadi ketua.
“Hari ini saya bawa beliau ke Sulawesi Selatan, termasuk ke Palopo dan Toraja,” kata Lily disambut tepuk tangan para peserta raker.