Baca tanpa iklan
Tak hanya wartawan, grup tersebut juga beranggotakan sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana, termasuk Fadjroel.
Pratikno menilai pernyataan yang dilontarkan Fadjroel itu tidak tepat.
"Yang benar, pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno, seperti dikutip dari Kompas.com.
Pratikno juga mengatakan, bahwa pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah.
Hal itu sebagai kompensasi bagi warga yang terdampak Covid-19 dan tidak bisa mudik ke kampung halaman mereka.
"Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang pembatasan sosial berskala besar."
"Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19," terangnya.
Tidak lama setelah pesan dari Pratikno itu, Fadjroel langsung memperbarui siaran persnya.
Siaran pers Fadjroel yang semuka berjudul 'Mudik Boleh, Tapi Berstatus Orang Dalam Pemantauan' diperbarui dan judulnya diganti dengan 'Pemerintah Himbau Tidak Mudik Lebaran, Bansos Dipersiapkan Hadapi Covid-19'.
Kata Luhut soal Tak Adanya Larangan Mudik
Terpisah, Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan hal senada dengan Fadjroel.
Menurutnya, tidak adanya larangan resmi terkait mudik lebaran itu diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, Kamis (2/4/2020).
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," ujar Luhut dikutip dari Kompas.com.
Luhut berujar, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tidak akan diindahkan oleh masyarakat.