Baca tanpa iklan
Aceh juga berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah barat, dan Selat Malaka di sebelah timur.
Aceh berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar dan India.
Setiap hari ada ratusan kapal yang melewati perairan Aceh yang seharusnya bisa dimanfaatkan dari sisi ekonomi, dalam hal ini Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau international transit dan turunannya.
Ketiga, masih kata Suhendra, mendorong sektor jasa, dan menahan laju eksploitasi sumber daya alam yang tengah terjadi di negara kita. "Kita tidak bisa selesaikan masalah baru dengan teori lama," cetusnya.
Mestinya, lanjut Suhendra, Jakarta proaktif terhadap rakyat Aceh yang telah banyak berkorban untuk pemerintah pusat sejak perang kemerdekaan hingga kini.
"Ketika bangsa kita berada di titik nadir, siapa yang menyumbangkan pesawat pertama yang bernama Seulawah? Rakyat Aceh! Jika bukan karena rakyat Aceh, apakah kita bisa melihat Monas? Aceh adalah daerah modal," katanya.
"Tanpa pengorbanan rakyat Aceh, Indonesia hingga kini belum tentu merdeka. Ingat, ketika penjajah sudah merasa menang, di Aceh ada sebuah stasiun radio bernama Rimba Raya yang tetap menyatakan Indonesia masih ada, sehingga penjajah dan sekutunya kebingungan saat itu. Lantas masih pantaskah kita mencurigai apalagi menuduh Aceh akan memerdekakan dirinya? Mengapa kita tidak mampu berjiwa besar melihat hal ini?" tanya Suhendra.
Di masa kemerdekaan, terutama di era Orde Baru, sambung Suhendra, sumber daya alam Aceh juga lebih banyak dinikmati Jakarta daripada rakyat Aceh sendiri. "Jadi, sudah selayaknya pemerintah pusat yang proaktif terhadap rakyat Aceh yang selama ini merasa keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa," paparnya.
Suhendra berpendapat, saat ini pemerintah pusat sedang menguji kesabaran rakyat Aceh.
Ia khawatir keengganan pemerintah pusat akan memicu campur tangan atau intervensi negara lain, karena dalam MoU Helsinki itu para pihak dipersilakan melibatkan Uni Eropa sebagai pengawas perjanjian bila ada kendala dalam implementasi MoU Helsinki.
Sebab itu, Suhendra mendesak agar tim yang dipimpin Moeldoko segera bekerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait di Aceh, yaitu tim yang dipimpin oleh Wali Nanggroe Aceh sebagai pemimpin tertinggi.
"Jika tidak, berarti Anda sengaja menanam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Saya selaku pemegang amanat Wali Nanggroe Aceh siap 24 jam, kapan pun dan di mana pun membantu Anda sesuai instruksi Bapak Presiden. Lupakan masa lalu yang kelam. Kesejahteraan sudah di depan mata. Mari kita bangkit," pungkasnya.