Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti keputusan pemerintah yang lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang lockdown.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyatakan semua warga pasti taat jika akhirnya pemerintah menerapkan lockdown.
Asalkan, semua kebutuhan dasar warga dipenuhi pemerintah.
Hal itulah yang menurutnya membuat pemerintah enggan melakukan lockdown untuk mengendalikan wabah Virus Corona.
Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly Harun menyebut penerapan PSBB tak cukup melarang warga keluar rumah.
Refly Harun menjelaskan, PSBB sangat berbeda dengan lockdown karena tidak benar-benar membatasi kegiatan warga.
"Kita lihat di sana (undang-undang), legitimasi untuk membuat orang tidak boleh keluar dari suatu wilayah, kan begitu," ujar Refly Harun.
"Legitimasinya adalah karantina wilayah, karena kalau dia PSBB, PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar."
"Itu hanya membatasi pergerakan, tapi dia tidak lockdown, tidak mengisolasi," sambungnya.
Menurut Refly Harun, lockdown tidak dipilih pemerintah dengan alasan tertentu.