Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat buruh mengecam rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China ke Indonesia. Mereka menilai wacana tersebut melukai perasaan jutaan buruh yang justru tengah berada diambang pemecatan massal di tengah wabah Corona.
Presiden Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebutkan masuknya TKA China dinilai menciderai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia.
"Apalagi hal ini terjadi di tengah pandemi corona yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indonesia terancam kehilangan pekerjaan," kata Said Iqbal kepada awak media, Minggu (3/5/2020).
Said mengatakan ada tiga alasan ihwal kenapa serikat buruh menolak rencana masuknya TKA dari China untuk bekerja di perusahaan nikel yang terdapat di Kabupaten Konawe tersebut.
-
Baca: Sopir Amazon Tertangkap CCTV Buang Air Kecil di Pagar Pelanggannya, Pemilik Rumah: Aku Sungguh Marah
-
Baca: 8 Gubernur di Jepang Minta Deklarasi Darurat Nasional Dibarengi dengan Penerapan Hukuman
Pertama, Said menuturkan kebijakan tersebut dinilai melanggar status bencana yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
“Di saat pandemi ini, orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu pun sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia,” jelasnya.
Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ia pun menyinggung alasan dari Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait masuknya TKA China tersebut.
“Alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang Indonesia yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin menegaskan adanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Menurutnya, penjelasan dari Kemenaker hanya mencari-cari alasan. Sebab di dalam UU Ketenagakerjaan, setiap satu orang TKA wajib ada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping, yang bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
Bahkan, kata dia, wajib dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut.
Dengan demikian, akan terjadi yang disebutkannya sebagai transfer of job dan transfer of knowledge.
Artinya, seandainya TKA tersebut sudah selesai dalam waktu 2-3 tahun, maka akan ada tenaga kerja asal Indonesia yang bisa menggantikannya.
Sehingga pekerjaan yang tadinya dikerjakan TKA, kini bisa dikerjakan tenaga kerja asal Indonesia.
“Alasan yang disampaikan Kemenaker itu seperti membuka borok sendiri. Bahwa Kemenaker dan kementerian terkait tidak menjalankan perintah UU 13 tahun 2003. Lebih parah lagi hal ini dilakukan di tengah pandemi corona yang menyebabkan jutaan orang Indonesia terancam kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.
Dari sisi jumlah TKA yang mencapai 500 orang, patut diduga ini adalah pekerja kasar (unskill workers). Apalagi perusahaan nikel tempat tujuan TKA tersebut sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia.
"Jadi rasanya tidak masuk akal kalau tidak ada orang Indonesia yang tidak mampu atau tidak bersedia menempati posisi tersebut," bebernya.
Di sisi lain, menurutnya, kedatangan 500 TKA China tesebut melukai dan menciderai rasa keadilan buruh Indonesia.
“Darurat PHK terjadi di depan mata. Tetapi justru pekerjaan yang ada akan diserahkan ke asing. Semakin menyakitkan, sampai saat ini belum terlihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi PHK," tegasnya.
Karena itu, serikat buruh mengecam keras terkait kebijakan yang telah dikeluarkan Kemenaker dan kementerian terkait lainya yang mengizinkan 500 TKA tersebut.
“KSPI meminta dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas kepada para pejabat di Kemenaker maupun kementerian terkait lainnya dengan cara dibebatugaskan dari pekerjaannya. Sekalipun itu seorang menteri,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta menaker dan menteri terkait untuk membatalkan surat izin kerja dan surat izin masuk 500 TKA China tersebut. Selain itu, mereka juga harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kelalaian kebijakannya tersebut.
Apalagi, kebijakan tersebut menimbulkan gejolak sosial dan kecemburuan dari para buruh lokal.
“KSPI bersama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk fokus melawan pencegahan penyebaran covid 19, mendorong adanya perencanaan strategi untuk pencegahan darurat PHK, termasuk mendukung kebijakan stimulus untuk menangani covid 19 dan kartu para kerja yang tepat sasaran,” pungkasnya.