Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR menunda rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Awalnya, raker yang mengagendakan pembahasan realokasi anggaran Kemendikbud itu telah dimulai pukul 10.00 WIB, Senin (4/5/2020).
Namun, karena paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tak lengkap, maka Komisi X DPR memutuskan penundaan rapat.
Baca: Najwa Shihab dan Nadiem Makarime Bicara Soal Teori Konspirasi Terkait Covid-19
"Membaca laporan dari Kemendikbud terkait realokasi anggaran memang dalam beberapa halaman ini menurut kami sangatlah tidak sesuai," ucap Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf saat memberikan pandangan atas paparan Nadiem.
Baca: Nadiem Pastikan Dana BOS Boleh Digunakan untuk Beli Paket Data Guru dan Murid
Senada dengan Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian meminta Nadiem untuk melengkapi kembali bahan mengenai realokasi anggaran.
"Karena bahannya kurang mendetail,apalagi bicara perubahan anggaran. Kami beri kesempatan untuk melengkapi," ujar Hetifah.
Sementara itu, anggota Komisi X fraksi PKS Ledia Hanifah menyatakan penjelasan soal anggaran harus detail agar pertanggungjawabannya jelas.
Oleh karena itu Ledia meminta rapat hari ini ditunda.
"Makanya harus dijelaskan. Makanya fraksi PKS meminta kepada Ketua Komisi X dan juga Bapak Ibu sekalian pada hari ini rapatnya kita tunda dengan menunggu Kemendikbud bisa menjelaskan lebih detail, dengan demikian jawaban kita dalam menjalankan fungsi pengawasan di DPR bisa lebih baik," ujar Ledia.
Seluruh fraksi di Komisi X juga mengusulkan penundaan rapat.
Ketua Komisi X Syaiful Huda yang memimpin rapat mengetuk palu sidang tanda raker dengan Nadiem ditunda sampai bahan dilengkapi oleh jajaran Kemendikbud.
"Dengan mempertimbangkan dan mencermati pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi, dengan ini raker kita nyatakan ditunda dan terkait dengan agenda selanjutnya akan kami sampaikan selanjutnya," kata Huda.
Merespons keputusan Komisi X DPR, Nadiem mengaku tak mempermasalahkan sikap anggota DPR dan akan segera memperbaiki pemaparannya.
"Kami secara garis besar tidak ada masalah dengan rekomendasi untuk menunda. Menurut saya kalau memang objektifnya adalah untuk mendapatkan perincian masing-masing pemindahan (anggaran), format RDP adalah yang terbaik, dan itu akan segera kami koordinasikan. Saya rasa cukup dari saya, terima kasih Pak Ketua," ucap Nadiem.