Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Pemerintah melakukan penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan dinilai membuat masyarakat kesusahan.
Apalagi dalam situasi masyarakat menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Baca: Putra Bungsu Hary Tanoe Menangkan Lelang Motor Listrik Bertanda Tangan Jokowi
"Kami rakyat miskin lagi kesusahan," ujar Nurdiyanto Khoirurrahman atau yang akrab disapa Khoir, salah satu peserta anggota BPJS Kesehatan saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).
Keputusan pemerintah meratakan kelas BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat saat masyarakat tengah membutuhkan akses kesehatan, seperti saat ini.
"Enggak (tepat). Karena ekonomi belum pulih," lanjutnya
"Masyarakat masih adaptasi sama new normal," kata Khoir.
Khoir merupakan anggota BPJS kesehatan kelas 1.
Namun belakangan ia ingin pindah ke kelas 3 karena merasa keberatan dengan iuran BPJS kesehatan kelas 1.
"Kemahalan," tandasnya.
"Saya juga Alhamdulillah jarang sakit. Terakhir sakit parah sakit DBD setahun lalu," ujarnya.
Khoir menceritakan iuran BPJS Kesehatan kelas 1 sebelum dinaikan berkisar Rp 80.000, namun naik 2 kali lipat belakang menjadi Rp 160.000 per orang.
"Kalau kelas tiga sekitar Rp 43.000 ribu. Rpb160.000 versus Rp 43.000 kan jauh banget," ujarnya.
Jika pemerintah memutuskan untuk menyetarakan seluruh kelas peserta mandiri, ia meminta pemerintah transparan menginformasikan mekanismenya kepada masyarakat.