Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan penerapan new normal atau tatanan hidup baru, meski jumlah kasus Covid-19 masih terus mengalami peningkatan.
Selain kegiatan perekonomian yang akan beroperasi kembali pada Juni 2020, pemerintah juga berencana membuka kembali kegiatan belajar di sekolah.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ingrid Kansil berharap wacana pembukaan kembali sekolah serta institusi pendidikan dapat ditunda, hingga pemerintah dapat memastikan jumlah kasus Covid-19 telah menurun.
"Harus ada jaminan dari pemerintah bahwa kasus baru terinfeksi semakin menurun dan sebaiknya melakukan sosialisasi, uji coba sebelum kemudian menerapkan new normal secara penuh," ujar Ingrid kepada wartawan, Jakarta, Kamis (28/5/2020).
Menurutnya, pemberlakukan new normal di berbagai negara menerapkan masa percobaan dengan penuh hati-hati dan didukung berbagai indikator, seperti kemampuan negara dalam mengendalikan transmisi Covid-19.
Kemudian, kemampuan institusi kesehatan dalam memfasilitasi ujicoba sampel, serta penanganan kasus baru yang setiap harinya muncul.
"Apakah sudah secara sistemik dirumuskan mekanisme teknis ketika penerapan new normal kedepannya?," ujarnya.
"Harus secara terperinci dan jelas, sehingga dapat dipahami secara jelas oleh rakyat. Jangan kemudian rakyat dibuat bingung dengan berbagai istilah tanpa teknis protokol yang applicable," sambung Ingrid.
Harapan ditundanya pembukaan sekolah sampai ada kepastian penurunan kasus Covid-19, dinilai Ingris juga merupakan suara dari orang tua yang khawatir dengan anak-anaknya.
Bahkan saat ini, sudah muncul petisi yang digagas oleh sekumpulan orang tua untuk menunda masuk sekolah selama pandemi dan sudah ditandatangani hampir 10.000 orang.
Petisi tersebut dibuat untuk mewakili keresahan hati para orang tua yang melihat bahwa pemberlakuan new normal bagi institusi pendidikan belum siap.
IGI Sarankan Tahun Ajaran Baru Digeser ke Januari 2021
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tahun ajaran baru sekolah digeser menjadi awal Januari 2021.