Baca tanpa iklan
"Kenapa ada kenaikan? Kami ingin mendorong sistem pemerintahan yang selama ini menganut sistem presidensial, efektif dan selaras, kalau DPR-nya menganut sistem multi partai sederhana," ujar Doli.
"Kemarin kenapa sempat berpikir 7 persen, karena kami menginginkan undang-undang ini adalah yang fix dalam waktu yang cukup panjang, tidak berubah dalam waktu 5 tahun sekali, bahwa 15 tahun atau 20 tahun sekali kita akan uji," lanjutnya.
Baca: Adaptasi New Normal, Jumlah Penumpang Pesawat Rata-rata 7.000 Setiap Hari
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan PKS saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap pemilu sistem proporsional terbuka yang sudah berlaku sejak Pemilu 2009, 2014, dan 2019.
Sistem proporsional tertutup pun terbuka menjadi opsi.
Meski demikian, Pipin menyebut keputusan PKS terkait sistem terbuka atau tertutup ini masih belum diambil.
"Kami saat ini sedang mengkaji sistem pemilu terbuka yang menyebabkan biaya tinggi bagi negara, partai, dan calon. Tidak bijak di saat defisit anggaran dalam menghadapi Covid-19, negara dan caleg menghabiskan uang untuk penyelenggaraan pemilu dan kampanye," ujar Pipin. (tribun network/mam/sen/dit)