News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

28 Kebijakan di Pemerintahan Jokowi yang Terkesan Otoriter Menurut YLBHI

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional Covid-19 yang berada di BNPB guna memantau penanganan COVID-19 pada masa new normal. TRIBUNNEWS/SETPRES/AGUS SUPARTO

8. Permendagri 3/2018 tentang tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian/SKP (2018)

9. Hak Tidak Memilih/Golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE (2019)

10. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan

11. Melegalkan Kriminalisasi Pemilik Hak atas Tanah dengan Dalih Komponen Cadangan (2019)

12. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan

13. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan: Polri

14. SK Menkopolhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum (2019)

15. Menyetujui SKB tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (2019)

16. Pemberangusan Masif Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (2019)

17. Pemerintah memasukkan/setuju pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP (2019)

18. Operasi Militer Ilegal Di Papua (2019)

19. Pemadaman Internet di Papua (2019)

20. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Penelitian (2019)

21. Mengabaikan Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibukota Negara (2019)

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini