Baca tanpa iklan
Di sisi lain mereka mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang absen dalam rapat itu.
"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak direshuffle. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin, 29 Juni 2020.
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19.
Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
Bela Prabowo
Sementara itu terkait isu reshuffle kabinet yang kini merebak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim dua kader Gerindra yang kini duduk di kabinet, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sudah bekerja maksimal selama bergabung dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Pernyataan itu disampaikan Dasco merespons pernyataan Presiden Jokowi yang melontarkan opsi merombak kabinet di tengah krisis pandemi virus corona (Covid-19).
Baca: Singgung Reshuffle, Politikus PAN Minta Jokowi Dengar Masukan Masyarakat
"Sesuai arahan Prabowo kami bekerja maksimal dalam mendukung pemerintah dan juga kerja-kerja taktis yang terbaik yang dilakukan di Kemenhan maupun Kementerian KP (Kelautan dan Perikanan)," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dasco mengatakan pihaknya mempersilakan Jokowi untuk menilai kinerja kementerian yang dipimpin kader Gerindra itu.
Menurutnya, keputusan kocok ulang kabinet sepenuhnya di tangan Jokowi.
"Biarlah Pak Presiden yang menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujarnya.
Wakil ketua DPR itu juga merespons kejengkelan Jokowi terhadap kinerja para menteri di masa pandemi virus corona.
Ia berpendapat bahwa hal tersebut menunjukan sikap tegas Jokowi. "Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana Covid-19 yang memang sudah dianggarkan oleh masing-masing kementerian," katanya. (tribun network/ras/mam/dod)